Layanan Informasi Indonesia dan Timor Lorosa’e,

No. 36, Nopember - Desember

Daftar Isi

Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:

Kerja Pers dan Pelobian:


Indonesia dan Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE:

Laporan dan Publikasi:

Laporan dan publikasi lainnya

Acara dan pertemuan


Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:

Sarasehan EMS tentang Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika. Suku-suku di Indonesia dalam perubahan, Stuttgart, 14 -16 Oktober 2005

Memikirkan semboyan negara Indonesia „Bhinneka Tunggal Ika“ dan 60 tahun masa kemerdekaan RI maka timbul sebuah pertanyaan, apakah suku-suku bangsa benar-benar sudah berbaur jadi satu bangsa? Bagaimana kehidupan mereka kini dan apakah perubahan yang telah berlangsung? Sarasehan EMS tentang Indonesia tahun ini mengambil empat suku bangsa sebagai contoh pengamatan: suku Dayak di Kalimantan, Minahasa di Sulawesi, suku di Papua Barat dan suku dominan Jawa. Makalah mengenai sejarah nation building Indonesia dan sikap pemerintahan silih berganti menghadapi keragaman suku-suku bangsa turut melengkapi acara.

Dokumentasi menyeluruh dapatkan dalam Dokumentationsbrief Indonesien 5/2005 yang dapat dipesan di EMS (Vogelsangstr. 62, 70197 Stuttgart, Telp. 0711/636 78-62, e-mail: info@ems-online.org) atau download dari internet:
http://www.ems-online.org/fileadmin/download/Doku_Infobriefe/Indonesien/Dokubrief_Indonesien5_05.pdf
 

Friedrich-Ebert-Foundation: Dari bencana alam ke solusi konflik? Proses perdamaian di Sri Lanka dan Aceh satu tahun setelah tsunami – di Pakistan dua bulan setelah gempa bumi, Berlin, 7 Desember

Apakah bencana tsunami telah mempengaruhi situasi konflik di Sri Lanka, Aceh dan Kashmir? Mungkinkah bencana alam melahirkan pemicu solidaritas guna menguatkan upaya perdamaian? Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha dijawab dalam acara diskusi di konperensi Friedrich Ebert Foundation di Berlin. Setiap makalah memaparkan perkembangan-perkembangan konflik yang berbeda setelah tsunami: di Aceh terjadi kesepakatan perdamaian, pertikaian antara pemerintah dan pemberontak di Sri Lanka semakin mengeras, sementara hubungan antara India dan Pakistan setelah gempa bumi telah menguatkan upaya pendekatan hati-hati yang sudah ditengah jalan.

Sven Hansen mengenai hasil konperensi:
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/BERICHTE/BERICHTE2005/TSUNAMIHANSEN1205.PDF
Brosur konperensi „A New Dynamic for Peace? Post-Tsunami Reconstruction and its Impact on Conflict Resolution. Case studies from India, Indonesia, Sri Lanka and Thailand” dapatkan di:
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/BERICHTE/BERICHTE2005/BROSCHUERETSUNAMI11.05.PDF
 
 

Kerja Pers dan Pelobian:

Rangkuman berita singkat: Satu Tahun setelah Tsunami

Hampir satu tahun setelah peristiwa tsunami di Asia Tenggara masih ada 1,5 juta manusia korban yang membutuhkan bantuan pangan, hal ini disampaikan pembicara WFP-PBB (World Food Program) di Berlin. „Program WFP-PBB telah membantu menyalurkan bantuan pangan kepada 2,24 juta manusia, sehingga penyebaran wabah kelaparan dapat dicegah“, lapor Kenro Oshidari, wakil direktur WFP untuk Asia. PBB paling tidak menyediakan bantuan pangan untuk Indonesia dan Sri Lanka untuk jangka waktu dua tahun. Pemerintah Jerman ikut menyumbang sekurang-kurangnya 16,3 juta US-Dollar untuk bantuan darurat WFP PBB yang jumlah totalnya mencapai 276,6 juta US-Dollar. „Berkat bantuan tidak terperi dan profesionalitas penyaluran bantuan darurat maka setelah tsunami tidak terjadi satu pun kematian anak akibat wabah atau kekurangan makan, hampir semua anak-anak sekarang sudah pergi ke sekolah lagi“, demikian penilaian positif UNICEF. Walaupun demikian, situasinya tetap sulit. Sampai hari ini di kawasan terkena tsunami, lapor UNICEF, masih ada lebih dari 200.000 manusia yang hidup berdesak-desakan di kamp pengungsi tidak higienis ataupun di tenda-tenda.

„Kesedian seluruh dunia memberikan bantuan berhasil mengelak satu per satu bencana. Kini saatnya menghadapi tantangan besar rekonstruksi“, kata Dietrich Garlichs, direktur UNICEF Jerman. 150 dari 200 sekolah bantuan yang direncanakan diusahakan akan selesai akhir tahun ini. Mulai tahun 2006 UNICEF mulai dengan pembangunan 200 pusat kesehatan. Untuk tiga tahun berikutnya sudah ada rencana membangun 300 sekolah aman gempa dan membangun ulang 200 sekolah rusak.

Untuk korban tsunami di Asia, UNICEF Jerman mengumpulkan dana total senilai 99 juta Euro, darinya 53,1 juta Euro untuk bantuan darurat dan jangka waktu menengah, dan sisanya mulai tahun 2006 untuk rekonstruksi jangka panjang dan pelayanan anak-anak diseluruh kawasan terkena tsunami.

Jumlah dana total 74,5 juta Euro berupa saluran dana dan subsidi umum telah dikumpulkan lima kelompok kerja bantuan Jerman yang bekerjasama dalam gabungan „Gemeinsam für Menschen in Not – Entwicklung hilft!“ untuk membantu para korban di kawasan terkena tsunami. Mereka adalah „Brot fuer die Welt“, Deutsche Welthungerhilfe, medico international, Misereor, dan terre des hommes. Lima lembaga itu bekerja sama dengan organisasi-organisasi mitra lokal di kawasan terkena tsunami. Cara ini bisa menjamin, bahwa dana hanya akan disalurkan pada bantuan yang langsung meraih penduduk setempat. Yang disokong adalah proyek-proyek yang bertujuan membangun ulang landasan eksistensi para nelayan, petani dan keluarga para tukang. Titik berat lainnya adalah pembangunan ulang tempat tinggal dan sekolah dan juga penyediaan air bersih dan fasilitas MCK. Selain itu, organisasi gabungan juga menyokong upaya bimbingan psikologis kepada anak-anak yang kehilangan sanak saudaranya karena bencana tsunami. Untuk bantuan darurat dan rekonstruksi, gabungan organisasi-organisasi itu menyediakan 33,28 juta Euro yang merupakan bagian terbesar dana bantuan.

Dengan bantuan darurat senilai satu juta Euro Malteser International mendanai bantuan berkelanjutan dan masa peralihan ke tahap rekonstruksi. Di tahun pertama rekonstruksi Malteser International membimbing lebih dari 65 proyek di Indonesia, Sri Lanka, India dan Thailand. Sampai kini 8,7 juta Euro dari keseluruhan dana bantuan senilai 30 juta Euro telah disalurkan ke proyek-proyek itu.

Bantuan di Indonesia khususnya disalurkan untuk rekonstruksi infrastruktur jasa pelayanan kesehatan dan desa-desa nelayan. Di semua kawasan terkena tsunami di tahun-tahun mendatang direncanakan upaya bantuan dengan jumlah dana bantuan senilai 20 juta Euro.

WFP-PBB: http://www.wfp.org
UNICEF: http://www.unicef.de/3141.html
Informasi UNICEF: „Satu Tahun setelah Tsunami“ lihat laporan
Bündnis „Gemeinsam für Menschen in Not – Entwicklung hilft!: http://www.entwicklung-hilft.de/presse/05-12-02.html
Penilaian terperinci dan uraian dukunan proyek setiap organisasi: http://www.entwicklung-hilft.de
Malteser Hilfsdienst:
http://www.malteser.de/1.08.Aktuelles/1.08.01.Presse_Center/1.08.01.01Presseinfos/presse2000.asp?Anzeige=Yes&Index1=367
 
 

Reaksi terhadap keputusan untuk tidak segera membuka untuk umum laporan akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur

Misereor, missio, Komisi Justitia et Pax Jerman dan Watch Indonesia! bersama-sama menghimbau parlamen Timor Lorosa’e membuka untuk umum laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan memastikan bahwa isi laporan dikenal oleh penduduk. Pemerintah Jerman yang membiayai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dihimbau ikut mendukung supaya laporan tersebut dipublikasi.

Bertentangan dari rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Presiden Timor Timur Xanana Gusmão dalam pidato di depan parlamen, tanggal 28 Nopember, dalam rangka penyerahan laporan setebal 2.500 halaman, menolak membuka untuk umum laporan tersebut sekarang. Padahal, telah ada ketentuan hukum bahwa laporan harus dipublikasikan dengan „segera”. „Melalui pidatonya, Presiden Gusmão telah mencabut dukungan politisnya untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan menyingkirkannya“, komentar Monika Schlicher dari Watch Indonesia!. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timor meliputi penyelidikan pelanggaran HAM sejak April 1974 sampai Oktober 1999, pada waktu militer Indonesia meninggalkan Timor Timor, pelaksanaan proses rekonsiliasi untuk kasus pelanggaran HAM ringan serta penyusunan laporan akhir berisikan rekomendasi. „Jika parlamen mengikuti keinginan Presiden Xanana Gusmão, harapan-harapan terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, khususnya yang datang dari pihak korban dan keluarganya, akan punah. Jika kebenaran mengenai ketidakadilan dan aksi kekerasan tidak diikuti konsekuensi untuk para pelaku pelanggaran, maka ini akan menguatkan posisi para pelaku dan meninggalkan para korban untuk kesekian kalinya dalam situasi ketidakberdayaan dan perasaan terluka“, kata Daniel Bogner dari Komisi Jerman Justitia et Pax.

International Center for Transitional Justice (ICTJ) menekankan pentingnya fungsi laporan akhir sebagai tumpuan ingatan terhadap impunitas yang dinikmati para pelaku pelanggaran HAM. „Hak penduduk Timor Lorosa’e untuk mengetahui segala kebenaran selama masa pendudukan tidak boleh dibekukan“, kata Eduardo Gonzales dari ICTJ. Selanjutnya ia juga mengingatkan, „setiap pengunduran waktu publikasi patut dinilai sebagai sikap tidak mampu menghadapi masa lalu dengan semestinya dan turut mendukung impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia dan Timor Timur“.

Hanya jika laporan itu dibuka dengan umum, maka kesungguh-sungguhan dalam menanggapi rekomendasi dan pelanggaran HAM dan sikap pemerintah Timor Lorosa’e dan juga masyarakat internasional membela hak para korban untuk mendapatkan keadilan dan rekonsiliasi dapat dijamin, demikian pernyataan amnesty international.

Adalah sangat tinggi nilainya, membuka untuk umum hasil laporan di Timor Lorosa’e, supaya setiap orang dapat membentuk pandangannya, tegas Catholic Institute for International Relations (CIIR). Presiden Gusmão antara lain menjelaskan sikapnya, bahwa rekomendasi dalam laporan akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu bisa disalahgunakan untuk manipulasi massa.

MISEREOR, missio, Komisi Jerman Justitia et Pax dan Watch Indonesia!:
Versi Jerman: http://www.watchindonesia.org/CAVRdt.htm
Versi Inggris: http://www.watchindonesia.org/CAVR.htm
Versi Indonesia: http://www.watchindonesia.org/CAVRind.htm
ICTJ: http://www.ictj.org/downloads/timor.nov28.pdf
Amnesty International: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA570052005
CIIR East Timor: http://www.ciir.org/Templates/Internal.asp?NodeID=92391
 

Rettet den Regenwald: Kelapa sawit, Gula, Kedelai – Bahan energi biologis mengancam hutan rimba, Keterangan pers, 7 Desember 2005

Peningkatan penggunaan bahan energi biologis dan minyak kelapa sawit dalam bahan pangan di negara-negara industri membahayakan eksistensi hutan rimba: perkebunan kelapa sawit raksasa di Indonesia dan Malaysia sudah mencapai luas 6,5 juta hektar dan ini menjadi ancaman berat bagi kawasan hutan yang masih tersisa. Penggunaan minyak kelapa sawit di UE antara tahun 1995 dan 2002 naik hampir dua kali lipat. Demikian pula penggunaan bahan energi biologis yang diambil dari tanaman-tanaman mengandung minyak seperti biji-kol, kacang kedelai atau minyak kelapa sawit – dan permintaan terhadap produk-produk ini pun diramalkan akan semakin meningkat. Walaupun pendukung bahan energi biologis memakai argumen potensi besar-besaran untuk mengurangi CO2, mereka melupakan bahwa hutan rawa dan hutan gambut di Sumatra dan Borneo penting kegunaannya untuk meringankan kadar CO2. NGO lingkungan hidup Rettet den Regenwald mengingatkan bahwa akibat dari perusakan hutan tidak hanya kehancuran ekosistem penting tapi pendapatan dari penggunaan bahan energi biologis menjadi relatif jika untuknya depot CO2 ikut dirusak.

Rettet den Regenwald mendesak pemerintah Jerman dan Komisi UE: Jangan korbankan hutan rimba untuk bahan energi biologis!
http://www.regenwald.org/rdr_neu/pressemitteilungen.php?id=15
 

ROBIN WOOD: Deutsche Bank tarik diri dari usaha dengan pabrik kertas bubur di Indonesia, keterangan pers, 21 Desember 2005

Menurut pernyataan manajer lingkungan hidup Deutsche Bank Michael Hölz, Deutsche Bank akan menyudahi fungsinya sebagai penasihat keuangan dari peralihan perusahaan kertas bubur di Indonesia. PT United Fiber System (UFS) berencana membangun sebuah pabrik kertas bubur dan pabrik potong kayu di Kalimantan Selatan dan ambil alih industri kertas bubur PT Kiani Kertas. Selama ini Deutsche Bank berperan sebagai koordinator. NGO peduli lingkungan hidup Walhi mengkritik bahwa UFS maupun Kiani Kertas tidak menjamin suatu penyediaan kayu berkelanjutan. Selain beban ancaman terhadap eksistensi hutan-hutan terakhir di Kalimantan semakin bertambah, penduduk setempat juga terancam tergusur dari ruang mata pencahariannya.

„Dengan demikian Deutsche Bank sebagai Financial Advisor tidak akan ikut serta dalam peralihan perusahaan. Kita telah maju satu langkah. Proyek itu tidak hanya beku. Kita sama sekali tidak akan melakukan apa-apa lagi dengan tema tersebut“, kata Michael Hölz. Atas tekanan beberapa NGO lingkungan hidup, Deutsche Bank tanggal 8 Desember kepada ROBIN WOOD dan NGO lainnya telah menyatakan kesediaannya untuk membekukan sementara aktifitasnya. Baru setelah tersiar berita adanya penandatanganan suatu kontrak sementara untuk ambil alih PT Kiani Kertas oleh UFS dan Deutsche Bank tanggal 10 Desember, NGO lingkungan hidup ROBIN WOOD, Rettet den Regenwald, urgewald dan Global 2000 kembali lagi melayangkan surat protes kepada pimpinan Deutsche Bank dan juga mengumumkan aksi protes diseluruh Jerman tanggal 21 Desember. Pengunduran diri Deutsche Bank akhirnya diumumkan oleh manajer lingkungan hidup DB Michael Hölz pada hari yang sama.

http://www.umwelt.org/robin-wood/german/presse/index-051221.htm
http://www.umwelt.org/robin-wood/german/presse/051209.htm
Informasi lainnya: http://www.watchindonesia.org/Deutsche_Bank.htm
 
 

Indonesia dan Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE:

Perkenalan Studi Drooglever mengenai Papua dan Act of Free Choice, Den Haag, 15 Nopember 2005

Judul bukunya, Een daad van vrije keuze (Sebuah langkah kebebasan memilih), mungkin saja bermakna ironis, jawab Profesor Pieter Drooglever terhadap pertanyaan seorang peserta seminar yang mengusulkan menambahkan huruf „g“ (geen=tidak ada) didepan judul laporan setebal 807 halaman itu.

Sebagai berikut isi laporan panjang lebar mengenai penyerahan Papua Barat oleh Belanda kepada administrasi PBB (UNTEA) di bulan Oktober 1962 di bawah tekanan kuat AS. Hanya 7 bulan setelahnya, tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat disatukan dengan Republik Indonesia. Referendum PBB tahun 1969, dimana penduduk Papua memilih sikapnya mendukung atau menentang integrasi dengan Indonesia, sama sekali tidak berlangsung dengan bebas ataupun demokratis. 1025 orang pemilih yang sebagian ditunjuk secara acak, dan bukanlah semua orang dewasa berjumlah 800.000 saat itu, memberikan suaranya dibawah intimidasi masif ataupun pengaruh uang untuk Indonesia. PBB menonton permainan palsu itu tanpa bergeming dan melegitimasi hasil referendum.

Profesor Drooglever memperkenalkan karyanya tanggal 15 Nopember di perpustakaan raja di Den Haag. Sore harinya ia menyerahkan hasil penelitiannya kepada mantan menteri LN Belanda, J. van Aartsen, yang atas sebuah permohonan sehubungan dengan perdebatan parlamen seputar keuangan kementrian luar negeri di bulan Desember 1999 telah meneruskan permintaan melakukan penelitian kepada Fakultas untuk Sejarah Belanda, yaitu Prof. Drooglever. Dalam pidatonya Van Aartsen menegaskan, bahwa penelitian tersebut disatu pihak merupakan hasil kewajiban Belanda guna mengkaji ulang sejarah kolonialismenya – dan termasuk dalamnya tentu penyerahan Papua Barat oleh Belanda –, tapi dipihak lainnya karya penggalian sejarah ini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Belanda dan RI.
/Uwe Hummel

Laporan selengkapnya dalam bahasa Jerman:
http://www.vemission.org/west_papua_netzwerk/nachrichten/nachrichten2005/einf166_05-11-17.html
Drooglever, P.J.: Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht. (bahasa Belanda), Verlag Boom, Amsterdam, 2005. ISBN 9085061784, Harga Euro 45 tambah porto
Informasi tambahan mengenai buku, pemesanan, proyek dan penulis:
http://www.inghist.nl/Nieuws/Actueel/06AFC
http://www.inghist.nl/Instituut/Medewerker/PieterDrooglever
 

Kumpulan berita: Satu Tahun setelah Tsunami

„Kita sudah tanggap dengan cepat dan menyeluruh – dan kita juga sudah bekerja terpercaya, supaya rencana kerja dapat dipenuhi“, kata Menteri kerja sama ekonomi dan pembangunan Wieczorek-Zeul mengenai bantuan tsunami dari Jerman. Permulaan Desember Wieczorek-Zeul bersama Christina Rau, penasihat khusus pemerintah Jerman untuk Inisiatif Kemitraan Tsunami, mengumumkan hasil penilaiannya dalam konperensi pers. Untuk lima tahun mendatang pemerintah Jerman telah menyediakan 500 juta Euro, dimana dana 125 juta Euro untuk tahun ini telah habis digunakan dan telah dapat dinikmati oleh pihak korban. Jumlah sumbangan masyarakat telah mencapai nilai 670 juta Euro. „Satu tahun setelah tsunami pun, kita tidak bisa menghapus semua kepedihan yang dirasakan manusia akibat kehilangan sanak saudaranya. Namun kita bisa memberikan mereka harapan dan membantu mereka dalam membangun kembali daerahnya“, kata Mentri Wieczorek-Zeul.

Tanggal 7 Desember 2005 120 pengambil keputusan lokal, wakil-wakil organisasi humaniter dan lembaga-lembaga lokal penting dan juga pakar pendidikan dan pengusaha telah bertemu untuk bersama-sama mengadakan penilaian, bertukar pandangan mengenai proyek dan merancang perspeksi masa depan. „Saya sungguh terkesan, begitu banyak warga yang telah merencanakan aksi dana untuk tahun depan dan memungkinkan pengadaan kemitraan jangka panjang“, kata Christina Rau.

Sampai kini tercatat ada 1.300 penawaran bantuan yang diterima biro pelayanan jasa Inisiatif Kemitraan InWEnt di Bonn, dan kebanyakan dari mereka dengan bantuan kantor-kantor mitra dari Kedutaan Jerman disalurkan kepada proyek rekonstruksi di kawasan terkena tsunami, demikian penilaian positif Inisiatif Kemitraan. Kini, sekurangnya ada 300 proyek kemitraan sangat beragam tengah berlangsung. Kebanyakan adalah proyek pembangunan tempat tinggal dan sekolah, khususnya di Sri Lanka dan Indonesia. Di Thailand banyak didirikan rumah sakit kemitraan. Di semua negara mitra dari Jerman mendukung penjualan atau perbaikan kapal-kapal nelayan dan berbagai bentuk bantuan belajar mandiri. Inisiatif Kemitraan kebanyakan mengadakan jalinan hubungan antara para penawar bantuan dengan satu organisasi humaniter sebagai mitra kooperatif. Kerjasama yang baik dengan organisasi bantuan humaniter sangat ikut menentukan keberhasilan upaya rekonstruksi. Christina Rau berterima kasih pada mitra-mitra Jerman untuk segala upaya dan perhatiannya untuk penduduk di kawasan Asia Selatan dan Tenggara.

BMZ: http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/20051208_Tsunami/
BMZ-Flyer: Ein Jahr nach der Tsunami-Katastrophe – eine Zwischenbilanz des deutschen Beitrags zum Wiederaufbau:
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/20051208_Tsunami/flyer.pdf
Brosu BMZ: Zwischenbilanz des deutschen Beitrags zum Wiederaufbau:
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/20051208_Tsunami/broschuere.pdf
Inisiatif Kemitraan:
http://www.partnerschaftsinitiative.de/presse/presse-pmdreizehn.html
http://www.partnerschaftsinitiative.de/presse/presse-pzwoelf.html
Biro pelayanan jasa inisiatif kemitraan, InWEnt: Ein Jahr nach dem Tsunami. Kommunale Partnerschaften flankieren den nachhaltigen Wiederaufbau, Stand Dezember 2005
dan: Statistik der Servicestelle: Statistik über die registrierten Angebote aus Deutschland sowie die vermittelten Bedarfe, Stand 7.12.2005:
http://www.partnerschaftsinitiative.de/presse/presse-start.html
 
 

Laporan dan Publikasi:

Merlyna Lim: Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet, East-West Center Washington, Policy Studies, No. 18, 2005

Merlyna Lim dalam tulisannya mengungkapkan gerak gerik efisien kaum islamis dalam penggunaan internet dan teknik komunikasi lain. Karena rintangan teknis, kebanyakan orang Indonesia lebih suka mengkonsumsi berita-berita terusan dari mailing list, daripada mencari sendiri berita-berita di internet. Beberapa organisasi islamis, umpamanya Laskar Jihad, dengan mudah menggunakan kesempatan ini untuk kepentingannya.

Berita-berita yang dapat dikonsumsi masyarakat umum itu umpamanya ditemukan di tulisan seputar tema konflik Maluku yang menyamaratakan penggunaan kosa kata seperti „Yahudi“, „Kristen“, „Pejuang salib“, „Zionis“ dan „Orang Amerika“. Tulisan dengan nada demikian juga ditemukan di berbagai media massa tertulis, umpamanya koran „Republika“ yang pemberitaanya terkadang tidak melalui pemeriksaan seksama.

Sikap pemerintah AS dibawah pimpinan presiden Bush, yang mengaku mewakili pihak „yang benar“ dan „yang baik“ telah membatasi kaum Muslim sebagai pihak „yang lainnya“. Pengucilan sepihak demikian telah menimbulkan sikap membela diri.

http://www.eastwestcenter.org/reurl.asp?url=stored/pdfs/PS018%2Epdf
 

Edward Aspinall: The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?, East-West Center Washington, Policy Studies, No. 20, 2005

Edward Aspinall, yang dalam publikasi sebelumnya menganalisa kegagalan kesepakatan COHA (Cessation of Hostilities Agreement) menyimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian untuk di Aceh di Helsinki mempunyai harapan keberhasilan yang jauh lebih besar. Secara panjang lebar ia memaparkan proses terjadinya kesepakatan dan menunjuk pada beberapa hal dalam kesepakatan terakhir yang dinilai adalah lebih baik dibandingkan kesepakatan terdahulu. Sampai saatnya di Aceh tercapai situasi damai yang awet, masih banyak rintangan yang harus ditangani. Kekuatan-kekuatan yang dapat membahayakan proses perdamaian Aceh menurut Aspinall terindikasi dalam parlamen Indonesia, militer dan sekutunya dan juga GAM.

http://www.eastwestcenter.org/reurl.asp?url=stored/pdfs/PS020%2Epdf
 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, US State Department: International Religious Freedom Report 2005: Indonesia, 8. November 2005

UUD 45 melindungi hak warga negara Indonesia untuk beribadah menurut agama yang dianutnya. Meskipun pada umumnya pemerintah menghormati hal kebebasan beragama, namun sehari-hari masih saja terjadi berbagai bentuk pembatasan golongan, ungkap kementrian luar negri AS dalam laporannya mengenai hal kebebasan beragama. Laporan mencermati kerangka hukum seperti juga sikap masyarakat, mengungkap batasan-batasan kebebasan beragama dan menunjuk pada perbaikan-perbaikan dalam menghormati hukum ini, menyinggung soal terorisme serta memaparkan politik AS.

Diskriminasi khususnya dialami oleh penganut agamais minoritas yang aliran kepercayaannya tidak mendapat pengakuan resmi karena diluar dari lima agama yang diakui negara seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Contohnya terjadi pada penganut konghuzu yang menjadi korban sikap sewenang-wenang lembaga pemerintahan saat mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak. Hal ini telah menggerakkan beberapa NGO untuk menyerukan penghapusan kategori agama dalam KTP.

Keberadaan Islam di Indonesia selama masa pengamatan dinilai toleran. Aceh adalah satu-satunya propinsi dengan dewan perhukuman sharia. Pemerintah AS mengakui ikut menyelenggarakan beberapa program pendukung hal kebebasan beragama dan toleransi antar agama dan juga melakukan langkah-langkah guna menunjukkan pada penduduk Indonesia rasa hormat terhadap agama Islam.

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51512.htm
 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, US State Department: International Religious Freedom Report 2005: East Timor, 8 Nopember 2005

„Hubungan baik antar kelompok agama ikut menentukan terjaminnya kebebasan beragama“, tertulis dalam laporan tahunan kementrian LN AS perihal kebebasan beragama di Timor Lorosa’e. Konstitusi dan pemerintah Timor Lorosa’e menjamin dan melindungi hal kebebasan beragama bagi warga Timor Lorosa’e yang dominan beragama Katolik.

Salah satu konfrontasi yang paling dahsyat terjadi bulan Februari 2005. Hal bermula dengan keputusan pemerintah mencoret mata pelajaran agama dari kurikulum pengajaran, dan menggantinya dengan pendidikan agama diluar jam sekolah reguler yang tidak mendapat dukungan pemerintah. Keputusan ini ditolak mentah-mentah oleh pihak gereja. Baru setelah gereja Katholik berdemonstrasi selama tiga minggu dengan massa mencapai 10.000 orang - demonstrasi terbesar semenjak kemerdekaan – keputusan tersebut akhirnya dicabut. Bersamaan dengan itu dibentuklah suatu dewan penasihat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan organisasi agama, juga umat agama minoritas Kristen Prostestan dan Islam.

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51510.htm
 

International Crisis Group (ICG) - Aceh: So Far, So Good, Asia Briefing No. 44, Jakarta/Brussels, 13 Desember 2005

Dalam Briefing Paper-nya ICG menilai perkembangan proses perdamaian di Aceh. Langkah-langkah demiliterisasi hasil kesepakatan Helsinki – penyerahan senjata oleh pejuang GAM diiringi dengan penarikan mundur TNI dari Aceh dibawah pengawasan pemantau internasional – telah berlangsung dengan mulus.
Seperti telah disepakati, dan terlambat beberapa hari, Indonesia membuka penjara-penjara yang menahan anggota dan simpatisan GAM yang kemudian dibebaskan. Sampai sekarang masih saja ada ketidakjelasan mengenai nasib beberapa tahanan, yang ditangkap karena kasus pidana. Irwandi Yusuf, pembicara GAM, menghitung ada 116 tahanan, dan ia minta dengan sangat supaya mereka dibebaskan tanpa syarat.

Reintegrasi pendukung GAM dan menerapkan isi kesepakatan politis di Helsinki menurut ICG adalah rintangan terbesar yang masih harus diselesaikan. Untuk memastikan pihak-pihak yang akan diberikan bantuan reintegrasi, pihak Indonesia minta daftar nama dari 3.000 mantan pejuang GAM yang akan dibantu. Permintaan data-data pribadi perorangan ini sampai kini tidak bersedia dipenuhi. Jalinan saling percaya antar kedua mantan partai berkonflik masih memerlukan banyak perbaikan.

Menurut ICG, untuk menerapkan hasil kesepakatan politis Helsinki dibutuhkan aturan hukum yang dikeluarkan parlamen Indonesia di Jakarta. Sebuah rancangan UU yang melibatkan masyarakat sipil dan diajukan oleh parlamen propinsi Aceh sudah ada. ICG memandang kritis aturan-aturan perihal pembentukan partai-partai lokal dan juga diskusi yang kembali hangat mengenai pembagian propinsi.

Misi pemantau internasional Aceh Monitoring Mission (AMM) yang dibentuk wakil-wakil UE dan ASEAN mendapat kepercayaan penuh dari semua pihak. Mandat terbatas enam bulan AMM akan berakhir 15 Maret 2006. Tanpa kehadiran AMM, langkah-langkah untuk melengkapi implementasi kesepakatan perdamaian dikuatirkan tidak akan berlangsung dengan mulus.

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=3831
 

Laporan dan publikasi lainnya

Monika Schlicher: East Timor faces up its Past: The Work of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation, Missio, Human Rights No. 25, Aachen 2005
Gedruckte Ausgabe kostenlos online zu bestellen unter:
http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/shop/menschenrechte/25OsttimorE.asp
Online Version:
http://www.missio-aachen.de/Images/25%20OsttimorE_tcm14-36798.pdf

Monika Schlicher: Le Timor oriental fait face à son histoire - le travail de la Commission d’accueil, de vérité et de réconciliation, Missio, Droits de l’homme 25, Aachen 2005
Hardcopy:
http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/shop/menschenrechte/25OsttimorF.asp#0
Online Version:
http://www.missio-aachen.de/Images/25%20OsttimorF_tcm14-36797.pdf

Monika Schlicher: Osttimor stellt sich seiner Vergangenheit - Die Arbeit der Empfangs-, Wahrheits- und Versöhnungskommission, erschienen in der Reihe missio Menschenrechte (ISSN 1618-6222)
Gedruckte Ausgabe (Best. Nr. 600 281) kostenlos online zu bestellen unter:
http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/shop/menschenrechte/25OsttimorD.asp#0
Online Version:
http://home.snafu.de/Osttimor_Vergangenheit.pdf

Richard Chauvel: Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation, East-West Center Washington, Policy Studies, No. 14
http://www.eastwestcenter.org/reurl.asp?url=stored/pdfs/PS014%2Epdf

Anthony Bulbao & Greg Fealy: Between The Global And The Local. Islamism, The Middle East, And Indonesia. The Brookings Project On U.S. Policy Towards The Islamic World, Analysis Paper Number 9, Oktober 2005
http://www.brookings.edu/dybdocroot/fp/saban/analysis/20051101bubalo_fealy.pdf

The Asia Foundation: The Aceh Rehabilitation and Reconstruction Appraisal (ARRA). Complete Findings Report. Phase 1: Health and Education Services, Housing, Distribution of Survival Allowances, Restoration of Ownership Documents, and Economic Recovery, November 2005
http://www.asiafoundation.org/pdf/ARRA_report.pdf

UNICEF-Information: Ein Jahr nach dem Tsunami: Ein Wiederaufbau für die Kinder. Erfolgreiche Nothilfe – langfristiger Wiederaufbau, 30. November 2005
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/fotomaterial/Erdbeben_Asien/Info_Tsunami_2005.pdf

Anett Keller: Frieden für Aceh? Perspektiven nach dem Abkommen zwischen indonesischer Regierung und GAM, Friedrich-Ebert-Stiftung, Kurzberichte aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, Asien und Pazifik, November 2005
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/KURZBERICHTE/KBINDONESIEN11.05KELLER.PDF

Henning Effner: Islamische Bildung und Erziehung an Koranschulen in Süd- und Südostasien: Problemfelder und Reformansätze, Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesien, Oktober 2005
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/BERICHTE/BERICHTE2005/INDONESIEN1005_KORANSCHULEN.PDF

Johannes Herrmann: Unter dem Schatten von Garudas Schwingen. Chancen und Probleme nationaler Integration in Indonesien. Geschichte, Ideologie, Religion, Recht, Wettenberg 2005. 276 Seiten, 20 Euro
Das Buch kann über den Buchhandel oder direkt beim Autor (mail@jhjj.de,  Tel. 0641/8778712) bestellt werden. Weitere Informationen zum Buch und eine Leseprobe unter:
http://www.jhjj.de

Diakonie-Katastrophenhilfe: Tsunami 2004. Dokumentation
http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/downloads/DKH_tsunami-dokumentation.pdf
 

Acara dan pertemuan

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage: http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm


Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage