Layanan Informasi Indonesia dan Timor Lorosa’e,

No. 35, September – Oktober 2005

Daftar Isi

Dari kerja ornop:


Acara dan Pertemuan:

Kerja Pers dan Pelobian:


Indonesia dan Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE:

Laporan dan Publikasi: Pengumuman penerbitan Laporan dan Publikasi:

Buku baru yang dapat dibeli di Watch Indonesia!

Acara dan pertemuan


Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:


Sembilan bulan setelah peristiwa, tsunami tetap hangat dibicarakan dalam berbagai acara di Jerman. Fokus perhatian adalah rekonstruksi dan proses perdamaian.

Lokakarya Asienhaus: Rekonstruksi dan proses perdamaian di Aceh setelah tsunami, Cologne, 10 September 2005

Karena rekonstruksi hanya bisa berjalan jika ada iklim damai, maka acara lokakarya yang diselenggarakan oleh Asienhaus memusatkan perhatian pada struktur dan latar belakang kedua pihak bertikai, yaitu TNI dan GAM. Bertolak dari uraian langkah-langkah menuju Helsinki dan gambaran situasi aktual proses perdamaian pakar militer Indonesia Dr. Ingo Wandelt menunjuk pada peluang-peluang yang ada dalam mencapai suatu perdamaian jangka panjang dan ekonomi pengembangan di Aceh. Menurutnya, keberhasilan merealisasi isi kesepakatan perjanjian perdamaian sesungguhnya sangat bergantung pada keberhasilan demilitarisasi di propinsi Aceh. Dan dalam hal ini, para pemantau Aceh Monitoring Mission juga diharapkan peranannya sebagai wasit. Selain TNI, hal yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah struktur GAM. Dalam hal ini Antje Missbach dari Universitas Humboldt, Berlin, menyorot struktur GAM dan milisi di Aceh. Missbach menyesalkan, bahwa jalinan erat antara milisi dengan militer selama ini kurang diperhatikan sebagai faktor konflik. Padahal, sementara perang dan situasi darurat semakin genting, faktor tersebut berpotensi mengeraskan konflik di masa depan.

Kelompok yang termarginalisasi, perempuan dan orang miskin termasuk sangat menderita akibat tsunami dan selama berlangsungnya bantuan darurat dan rekonstruksi, kata Marianne Klute dari Watch Indonesia! Karena alasan teknis dan politis, rekonstruksi hanya bisa maju perlahan dan juga dikuatirkan akan berdampak negatif untuk lingkungan hidup dan struktur sosial. Para korban mesti didengarkan, penduduk dan masyarakat sipil mesti dilibatkan dalam rekonstruksi „demi keberhasilan proses perdamaian“, saran Klute. Makalah yang dibawakan oleh Gunnar Stange dari Universitas Passau membahas pertanyaan „Apakah masyarakat sipil merupakan solusi paling manjur?“ untuk kerja perdamaian dan rekonstruksi. Ia menekankan, „kecondongan sikap penolakan terhadap NGO“ terkesan seperti menolak mengakui nilai keberadaan NGO yang dapat membahayakan nilainya.
 

Kementrian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi (BMZ): Dampak ekonomi dan sosial tsunami di kawasan Samudra Hindia – dari bantuan humaniter ke rekonstruksi, konperensi pakar di Berlin, 26 September 2005

Bantuan darurat berhasil memencilkan bahaya kelaparan dan wabah penyakit, kata Menteri Kerjasama Ekonomi Jerman Heidemarie Wieczorek-Zeul dalam kata sambutan membuka acara diskusi antar wakil resmi dengan NGO mengenai kesulitan-kesulitan dan perspektif upaya rekonstruksi. Meskipun perhatian media semakin berkurang, bantuan tetap merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, tambahnya. Rekonstruksi berkelanjutan juga merupakan peluang untuk memajukan proses perdamaian dan menggalang hubungan kemitraan jangka panjang antara kelompok-kelompok masyarakat sipil. Penasihat khusus Kanselir Jerman untuk Inisiatif Kemitraan Tsunami, Christina Rau, mengharapkan semua pihak untuk bersikap sabar dan mempertahankan tekadnya. Jerman sudah menjanjikan bantuan untuk tiga sampai lima tahun mendatang. Dari 125 juta Euro yang disiapkan untuk tahun ini, Jerman telah menyalurkan 100 juta Euro dana bantuan.

Konperensi pakar dan pameran di gedung walikota Berlin „Rotes Rathaus“ dengan tema: „Setelah Tsunami – Bagaimana cara kerja rekonstruksi?“ termasuk kumpulan acara Asia-Pacific-Week Berlin.

http://www.bmz.de/de/themen/Tsunami/index.html
 

Berlin Indonesia Business Council (BIBC): Indonesia Business Day, Berlin, 26 September 2005

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pun BIBC bekerja sama dengan beberapa mitra kerja mengadakan pertemuan dua hari Indonesia Business Day. Masih termasuk dalam rangkaian acara Asia-Pacific-Week, wakil-wakil ekonomi Jerman dan Indonesia dan juga wakil resmi politik menghadiri acara tersebut. Kata sambutan dibawakan oleh pimpinan BIBC Prof. Dr.-Ing. Kai Mertins, Dubes RI untuk Jerman Bpk. Makmur Widodo, dan senator ekonomi dari partai kiri „Die Linke. PDS“.

Seperti biasanya, jumlah calon investor ekonomi untuk Indonesia yang hadir kali ini pun sedikit, walaupun sebagai tamu pembicara telah hadir Vice KADIN dan ketua Lippo James Riyadi, ketua Investment Coordinating Board (BKPM) Mohammad Lutfi, dan pembicara-pembicara lainnya yang mewakili perusahaan-perusahaan Jerman dan UKM. Ternyata perbaikan beberapa data politik dan ekonomi di bulan-bulan terakhir hanya membawa sedikit sekali perubahan.

Makalah yang dibawakan orang dekat presiden RI yaitu Ketua BKPM Muhammad Lutfi mungkin terbilang yang paling menarik. Sambil menekankan pentingnya menaikan kapasitas ekonomi Indonesia dengan produksi barang setengah jadi, Lutfi menyesalkan, bahwa negara kaya minyak seperti Indonesia hanya memiliki tiga rafineri, dengan hanya satu yang memenuhi standar teknologi. Selain itu ia juga menekankan perlunya memakai peluang dari produksi barang derivat dari bahan gula dan coklat. Tanpa bergeming, Lutfi juga membeberkan rencana pengadaan proyek yang tak pelak lagi sangat merugikan lingkungan hidup dan situasi sosial. Proyek yang dimaksud berkenaan dengan pembangunan dua sampai tiga pabrik kertas baru di Kalimantan dan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 800.000 Hektar. Hal-hal utama penghambat investasi disebutkan Lutfi adalah politik perpajakan, aturan bea cukai, penetapan aturan perburuhan yang mengganggu serta infrastruktur dan keamanan hukum yang lemah.
 

Haus der Kulturen der Welt: Ruang dan Bayangan. Seni Kontemporer dari Asia Tenggara, Berlin, 30 September – 20 Nopember 2005

Masih dalam rangka acara Asia-Pacific-Week di Berlin, Haus der Kulturen der Welt menyelenggarakan serangkaian acara budaya dan pameran seni karya seniman-seniman dari Thailand, Singapura, Indonesia dan Burma. Sebagian besar dari mereka merefleksi suatu konfrontasi yang terjadi antara suatu dinamika hasil interaksi berbagai budaya di daerahnya dengan struktur sosial dan politis yang kolot dan statis. Lahir daripadanya adalah karya-karya seni dengan pandangan beragam.

Karya-karya para seniman/-wati Indonesia, seperti Gustaff Harriman Iskandar, Ade Darmawan, Lexy Junior Rambadeta dan Garin Nugroho menyirat suatu keberanian dan gagasan kritis. Acara pembacaan karya dan diskusi yang dibawakan oleh Melati Suryodarmo dan Tintin Wulia, sutradara Garin Nugroho dan pendiri majalah TEMPO yang sempat dilarang di jaman Suharto Goenawan Mohamad, jurnalis Deutsche Welle Hendra Pasuhuk dan Nuraini Juliastuti (penerjemah karya Rosa Luxemburg dan Simone de Beauvoir) memberikan gambaran mengenai cara-cara mereka menghadapi tekanan sosial dan politik.

Seri film „Teror punya siapa?“ didorong oleh pemikiran untuk mencari asal usul dan dampak teror di Asia Tenggara. Beberapa film Indonesia bergelut dengan tema pembunuhan massal 1965/66. Misalnya film „Mass Grave“ karya Lexy Junior Rambadeta (2002). Film dari sisi pandang anggota keluarga para korban menyorot tekad dan kesedihan mereka akibat maksud menguburkan ulang tulang belulang anggota keluarga, yang jadi korban pembunuhan tahun 1965/66 di desa asal mendapat tantangan sengit dari warga setempat beragama Islam. Film „A Poet“ (2000) yang ditayangkan dengan kehadiran sutradaranya Garin Nugroho menceritakan pengalaman penyair Ibrahim Kadir saat mendekam dalam tahanan selama 22 hari akibat aktifitasnya untuk PKI. Dengan film „Of Love and Eggs“ (2004), Garin Nugroho bermaksud memberi gambaran lebih kompleks dari Islam. Dikemas dalam bentuk komedi, ia menggambarkan agama Islam sebagai agama yang ramah dan memperbolehkan perlakuan sederhana dan seadanya dengan simbol-simbol keagamaan. Agama juga merupakan tema dari film semidokumentaris „Shape of the Moon“ karya Leonard Retel Helmrich (2004), yang mempermasalahkan perbedaan drastis dalam masyarakat Indonesia.

http://www.hkw.de/de/programm2005/raeumeundschatten
 
 

Kerja pers dan pelobian:

Kampanye Global 2000: Memprotes keikutandilan perusahaan dan bank Austria di industri bubur kertas di Kalimantan, mulai Agustus 2005

Perusakan hutan rimba, pelanggaran HAM, pertikaian, lilitan hutang dan kurangnya konsep ketahanan/berkelanjutan adalah faktor-faktor negatif dari industri bubuk kertas di Indonesia. Walaupun demikian, kapasitas industri ini akan semakin diperluas, dan sudah ada rencana untuk membangun beberapa proyek raksasa di Kalimantan, dimulai dengan propinsi Kalimantan Selatan. Organisasi-organisasi lingkungan hidup nasional dan internasional mengingatkan dampak-dampak negatif proyek raksasa itu untuk kawasan hutan rimba terakhir. Protes yang sama terhadap proyek raksasa juga disuarakan oleh penduduk setempat.

Kini telah diketahui, bahwa perusahaan dan bank-bank Eropa ternyata ikut andil dalam pembangunan dan pendanaan proyek tersebut, walaupun pengalaman mereka dengan industri bubuk kertas di Sumatra selama ini sangat buruk. Diketahui pula bahwa perusahaan Austria Andritz AG akan mengirim mesin-mesin ke Kalimantan Selatan untuk keperluan pabrik bubur kertas di Satui dan pabrik potong kayu di Pulau Laut. Raiffeisen Zentralbank Austria termasuk salah satu donor projek-projek itu.

Melalui kampanye dan tulisan kajian, Global 2000 berusaha menggalang perhatian publik yang lebih intensif pada permasalahan dan risiko dari perusakan hutan rimba.

Informasi dan contoh surat kepada Andritz AG dan Raiffeisen Zentralbank dapatkan di: http://www.global2000.at/index3.htm
 

WWF: Mebel tamanku pakai kayu dari hutan Orang-Utan. Aksi Protes WWF depan pameran mebel taman Spoga: kayu hutan tropis hanya dengan sertifikat FSC, Cologne, 5 September 2005

„Ekonomi dan politik ternyata diam-diam kerjasama dengan mafia kayu“, tulis WWF dalam keterangan pers aksi di pameran mebel Spoga. Setiap tahunnya, Jerman impor dari Indonesia kayu asal pembalakan hutan tropis senilai 150 juta Euro. Di Spoga juga bisa ditemukan berbagai produk kayu yang berasal dari sumber mencurigakan, misalnya mebel taman buatan kayu meranti. WWF maka itu sangat menghimbau 40.000 pengunjung pameran Spoga supaya saat membeli mebel kayu memperhatikan sertifikat FSC yang merupakan penjamin perekonomian kehutanan ekologis dan sosial bertanggung jawab.

http://www.wwf.de/presse/pressearchiv/artikel/02652/index.html
 

Aksi surat Rettet den Regenwald: Memprotes pemasangan bingkai kayu meranti di gedung perkantoran Bundestag, September 2005

„Jangan sentuh kayu asal hutan tropis!“, himbau dengan sangat organisasi lingkungan hidup Rettet den Regenwald dalam surat protes kepada presiden parlamen Jerman Wolfgang Thierse perihal pemasangan 500 bingkai jendela kayu meranti di gedung perkantoran adminisrasi parlamen Jerman (Bundestag) di Berlin. Rettet den Regenwald ada dugaan kuat bahwa bingkai-bingkai kayu yang dikirim masuk ke Jerman itu memakai dokumen palsu dan kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari pembalakan liar.

http://www.regenwald.org/index.php
 

Keterangan pers EMS: Mengenang aksi bom di Bali Oktober 2002 dan 2005, 10 Oktober 2005

Pulau Bali dua kali ditimpa aksi bom. Yang pertama, tanggal 22 Oktober 2002 telah merenggut 202 jiwa dan tiga tahun setelahnya, tanggal 1 Oktober 2005 mengorbankan 22 jiwa dan meninggalkan 122 orang cedera.

Penasihat EMS untuk Indonesia, David Tulaar, memperkirakan ada satu persen penduduk Bali yang beragama Kristen. „Meskipun demikian, gereja protestan Kristen di Bali (GKPB) tidak kenal lelah dalam memberikan layanan sosial dan kemasyarakatan demi membantu para korban mengatasi pengalaman traumatisnya“, kata Tulaar. Semenjak peristiwa aksi bom pertama, GKPB memberikan bantuan pada orang-orang yang kehilangan pekerjaan di bidang pariwisata dan berkurang pendapatan. GKPB kini juga memberikan bantuan kepada keluarga para korban. Melalui poster yang menggambarkan kesedihan mendalam seorang ibu yang mencari anak laki-lakinya di tengah-tengah pasien RS yang sudah mati, GKPB bermaksud menunjukkan tanda solidaritas dengan korban. Poster yang merupakan hasil karya seniwati Bali beragama Kristen dapat diperoleh di EMS.

http://www.ems-online.org/index.php?id=116&backPID=116&tt_news=141
 

Keterangan Pers Deutsche Welthungerhilfe, terre des hommes: Laporan ke-13 tentang keadaan sesungguhnya bantuan pengembangan ekonomi: Pembentukan pemerintahan membuka peluang untuk kerjasama pengembangan ekonomi!, 2 Nopember 2005

Dalam memperkenalkan laporan ke-13 yang mengurai realitas bantuan ekonomi dan kerja sama pengembangan, organisasi-organisasi humaniter Deutsche Welthungerhilfe (German AgroAid) dan terre des hommes menghimbau dengan sangat supaya pemerintah Jerman lebih tegas melakukan langkah-langkah pengetasan kemiskinan dan eksploitasi serta lebih mengedepankan politik ekonomi pengembangan dalam kabinetnya. Perihal bantuan Tsunami kedua organisasi menyimpulkan, reaksi cepat pemerintah Jerman untuk menyiapkan 500 juta Euro bantuan patut dipuji, namun keputusan untuk menyalurkan hanya 5 persen dari dana khusus kepada organisasi non-pemerintahan perlu dikritik „Keputusan ini tidak dapat dimengerti, mengingat bantuan yang disalurkan pihak masyarakat sipil seringkali meraih korban lebih cepat, non-parsial dan menyeluruh daripada lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi PBB,“ kata Hans-Joachim Preuß, sekretaris jendral organisasi Welthungerhilfe. Ia menekankan pula, tantangan sesungguhnya adalah apa yang ia namakan „tsunami hening“ yang mencakup wabah kelaparan dan penyakit-penyakit AIDS, tuberkulosis dan malaria dan setiap harinya merenggut ribuan nyawa manusia.

http://www.welthungerhilfe.de/662.html
 
 

Indonesia/Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE:

Keberhasilan sederhana Inisiatif Kemitraan Tsunami, 9 September 2005

„Kualitas lebih penting daripada kecepatan“, kata penasihat khusus Kanselir Jerman untuk Inisiatif Kemitraan Tsunami dan istri mantan Presiden RF Jerman Christina Rau. Maksudnya, hanya proyek-proyek rekonstruksi yang berorientasi pada kebutuhan penduduk setempat dan bermakna dari aspek politik ekonomi pengembangan akan disalurkan. Sampai sekarang, terhitung hanya 20 persen dari 1.362 tawaran mitra telah disalurkan dan hanya 8 persen darinya berhasil jadi proyek-proyek konkret. Guna mempererat dialog dan jaringan antar aktor inisiatif kemitraan, Yayasan Pendidikan Kelanjutan dan Pembangunan Internasional InWent GmbH di Bonn bersama dengan Pusat Media dan Interaksi (Zentrum für Medien und Interaktivität, ZMI) dari Universitas Giessen telah mengembangkan platform internet http://www.partnerschaftsinitiative.de. Peminat dapat mencari informasi, saran, model proyek, data statistik dan pengumuman acara mengenai topik ekonomi dan kerjasama pengembangan.

http://www.epo.de/
 

Keterangan Pers Komisi UE: Aceh: Sumbangan Komisi UE untuk proses perdamaian dan rekonstruksi setelah tsunami, 9 September 2005

Dalam keterangan pers tanggal 9 September, Komisi UE memperkenalkan aktifitasnya seputar bantuan tsunami dan proses perdamaian di Aceh. Untuk bantuan darurat dan rekonstruksi Komisi UE dan negara-negara anggota telah menyiapkan keseluruhan dana 1,5 milyar Euro, darinya 473 juta Euro disediakan oleh Komisi UE (bandingkan dengan informasi di layanan informasi sebelumnya). Seperti usaha perdamaian sebelumnya Komisi UE juga mendukung secara finansiil upaya lembaga Martti Ahtisaari, Crisis Management Initiative. Meskipun tidak ikut andil langsung dalam Aceh Monitoring Mission EU-ASEAN (AMM) namun Komisi UE menyediakan paket strategi untuk merealisasi perdamaian berkelanjutan. Untuk itu, Komisi UE menyediakan 4 juta Euro yang diambil dari Rapid Reaction Mechanism guna membantu upaya reintegrasi tahanan politik dan pejuang GAM. Hal penting lainnya untuk upaya perdamaian adalah dukungan konsolidasi demokrasi di Aceh dalam kerangka merevidisi otonomi khusus.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/310&format=HTML&aged=0
 

Keterangan Pers Menteri Lingkungan Hidup Juergen Trittin: Jika kita melindungi hutan, hutan akan melindungi kita, 13 September 2005

„Generasi ini menjadi saksi mata penghancuran hutan di seluruh dunia dalam kecepatan luar biasa. Di kawasan tropis saja, setiap tahun areal hutan yang dipotong mencapai luas 15 juta hektar, yaitu sebanding dengan setengah luas kawasan Itali“, kata Menteri lingkungan hidup Jerman Juergen Trittin saat menyambut hari hutan tropis tanggal 14 September. Selain mengingatkan nilai kegunaan hutan untuk menjaga kestabilan iklim dan mencegah bencana alam, Trittin juga menjanjikan usahanya memajukan RUU hutan rimba. Penerapan UU tersebut berakibat larangan untuk kepemilikan dan perdagangan produk-produk yang mengandung kayu curian dari hutan rimba di Jerman.

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_01012005/pm/36007.php
 

Jerman ikut misi perdamaian di Aceh, Keterangan pers resmi, 28 September 2005

Pemerintah Jerman telah memutuskan keikutsertaan Jerman dalam Aceh Monitoring Mission (AMM) dibawah pimpinan UE. Jerman akan mengirim sepuluh pemantau yang nantinya bergabung dengan pemantau lainnya dari negara-negara UE dan ASEAN. Misi yang akan ditempatkan di Aceh ini bertugas mengawasi realisasi hasil kesepakatan perdamaian tanggal 15 Agustus. Dari sumber resmi juga terdengar adanya kemungkinan bahwa lima dari sepuluh pemantau Jerman boleh berprofesi tentara dalam fungsi sipil. Termasuk dalam tugas para pemantau adalah mengawasi rencana penarikan mundur tentara Indonesia dari Aceh, penyerahan senjata para pejuang GAM dan perlindungan HAM.

http://www.bundesregierung.de/Nachrichten/Artikel-,434.895293/artikel/Deutschland-beteiligt-sich-an-.htm
 

Penyerahan bouye pertama untuk sistem peringatan dini tsunami, keterangan pers BMBF, 10 Oktober 2005

“Dengan teknologi terbaru dari Jerman kami memberi penduduk di kawasan Samudra Hindia suatu kemungkinan untuk melindungi dirinya secara efektif dari bencana alam“, kata sekretaris negara Departemen Pendidikan dan Teknologi (BMBF), Frieder Meyer-Krahmer, dalam acara serah terima bouye pertama kepada wakil resmi Indonesia. Dalam waktu 3 tahun, sepuluh bouye hubungan satelit buatan Jerman akan dipasang di tepi perairan Indonesia antara Banda Aceh dan Bali. Bulan Nopember ini, bouye pertama seperti juga alat sensor tekanan dasar laut dibawa dengan kapal peneliti Jerman SONNE ke posisi yang sudah ditentukan. Pembiayaan instalasi sistem peringatan dini tsunami yang diperhitungkan akan mencapai biaya 45 juta Euro ini, termasuk dalam paket bantuan Jerman untuk rekonstruksi.

http://www.bmbf.de/press/1600.php
 

GTZ melatih pegawai pemerintah di Aceh, Keterangan pers GTZ, 18 Oktober 2005

GTZ (Badan Kerja Sama Teknik) diberi tugas Komisi UE untuk melatih pegawai eksekutif dan legislatif dari 21 distrik di Aceh dalam hal rekonstruksi dan penerapan kesepakatan perdamaian. „Sesuai dengan permintaan Komisi UE, kami dengan cara ini dapat menyiapkan institusi daerah menjalankan rekonstruksi dan perdamaian politik secara bertanggung jawab, sehingga jeda antara bantuan darurat dan langkah-langkah stabilisasi jangka panjang dapat dijembatani,“ kata penanggung jawab proyek GTZ di Aceh, Martin Hansen. Tertera dalam program adalah acara bimbingan peningkatan efisiensi kerja administrasi yang ramah warga dan prosedur, struktur dan proses efektif kerja parlamen. Menurut rencana, proyek akan berlangsung selama enam bulan dengan persiapan dana 3 juta Euro.

http://www.gtz.de/de/presse/12234.htm
 

Timor-Leste: Kacang kecil berpotensi tinggi, Pengumuman GTZ, 20 Oktober 2005

Harapan Timor Lorosa’e memasuki pasaran ekonomi dunia bertambah besar dengan kehadiran kacang Kukui. Tahun lalu saja, penjualannya ke luar negeri telah menghasilan pemasukan 250.000 US-Dollar. Penjualan kacang yang sangat diminati perusahaan kosmetik dan farmasi internasional ini, bermula dengan bantuan GTZ untuk dijual ke Indonesia. Dan ternyata minat perusahaan internasional dan institut penelitian semakin bertambah. Maka itu, GTZ (Badan Kerja Sama Teknik) ditugaskan oleh Kementrian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi (BMZ) untuk mengembangkan pertanian dan perdagangan di Timor Lorosa’e melalui suatu kerja sama dengan University Hawaii dan perusahaan kosmetik Amerika Oils of Aloha guna menggiatkan proses ekstraksi minyak dari kacang Kukui. Kacang Kukui sangat menjanjikan masa depan untuk petani Timor Lorosa’e karena hasil penjualannya membuka peluang bagi mereka memperluas produksi dengan modal sendiri.

http://www.gtz.de/
 

Laporan dan Publikasi

Reporter tanpa Batas: Laporan tahunan 2005

Kebebasan pers di Indonesia 12 bulan terakhir menunjukkan kemajuan, tulis Reporter tanpa Batas dalam laporan tahunannya. Di tingkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 167 negara, sedangkan Timor Lorosa’e menduduki posisi lebih baik, yaitu ranking ke 58.

Penilaian baik kepada Timor Lorosa’e menunjuk bahwa landasan penilaian yang diberikan tidaklah terfokus pada keragaman, penyebaran dan profesionalitas media massa, melainkan pada 50 kriteria yang mencerminkan iklim kerja jurnalis (intimidasi, serangan, penahanan, pembunuhan dsb.) dan juga sikap redaksi (sensur, razia etc.). Pelanggaran yang dilakukan aktor non-pemerintah juga ikut diperhatikan dalam penilaian. Untuk situasi di Indonesia, kemungkinan besar penculikan jurnalis oleh pejuang GAM dan intimidasi pengusaha Tomy Winata terhadap koran TEMPO ikut mempengaruhi penilaian. Juga sikap pihak pemerintah untuk membatasi jurnalis masuk Aceh ikut diperhatikan. Laporan tidak mengurai hal tersebut lebih lanjut.

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554
 

ICCA: Audit Report, Human Rights, Employment and Social Development of Papuan People in Indonesia, 26 Juli 2005

Menindaklanjuti kesepakatan dengan pertambangan PT Freeport McMoRan, International Center for Corporate Accountability (ICCA) sebagai „auditor yang independen dan eksternal” melakukan evaluasi terhadap aktifitas perusahaan milik PT Freeport yang bergerak di Papua Barat. Termasuk didalamnya Freeport-McMoRan Copper and Gold (FCX) dan anak perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) pengelola pertambangan emas terbesar dan salah satu pertambangan tembaga terpenting di dunia dan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.

Sesuai isi perjanjian, ICCA akan mempublikasi laporan tanpa sensor, dan Freeport sebaliknya berhak menanggapai evaluasi secara langsung kepada publik tanpa perlu menghubungi penulis evaluasi.

ICCA dalam laporan antara lain mengevaluasi kapasitas kerja „Freeport Partnership Fund for Community Development“. Digerakkan oleh tekanan masyarakat umum, Freeport akhirnya setuju untuk membayar 1% dari pemasukan bruto ke dalam fonds-1% ini. Kekhususan fonds ini adalah pengelolanya yang adalah penduduk asli Papua dengan tujuan mendukung kerja pengembangan ekonomi dan sosial. ICCA menemukan bahwa gremium yang terbentuk tidak mampu mengelola uang jumlah besar itu secara efisien.

Pernyataan Freeport untuk memprioritaskan orang-orang dari tujuh suku di Papua dalam penerimaan pegawai baru, menurut ICCA, telah dipenuhi di masa lalu. Tujuan-tujuan lainnya kemungkinan akan bisa dipenuhi juga. Laporan tidak menyinggung situasi kerja para tenaga kerja Papua, kualifikasi maupun posisinya.

Jajak pendapat staf Freeport yang membedakan antara orang Papua maupun non-Papua mengenai adanya perlakuan diskriminatif terhadap orang Papua dalam politik Freeport menghasilkan pandangan yang seimbang. Namun, hal ini tidak ditanyakan pada orang Papua dari kawasan sekitar yang tidak punya kontrak kerja dengan Freeport maupun perusahaan anaknya.

Penilaian paling kritis dilayangkan ICCA ke arah sub-perusahaan Freeport. „Perusahaan-perusahaan ini hanya mandiri di namanya saja, pada kenyataannya mereka diawasi langsung oleh contracting department PTFI. Jika praktek-praktek ini melanggar UU perburuhan Indonesia dan perlakuan sama para staf, maka ini merupakan kesalahan seksi hukum dan kontrak dan juga manajemen PTFI.

Topik permasalahan lain yang berhubungan dengan Freeport misalnya serangan bersenjata di bulan August 2002, dimana dua orang Amerika dan satu orang Indonesia mati tertembak dekat kota Timika, pembayaran uang keamanan kepada militer Indonesia dan perusakan alam besar-besaran sama sekali tidak disinggung dalam laporan.
http://icca-corporateaccountability.org/PDFs/FreeportReportPhI.pdf

Jawaban dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:
http://icca-corporateaccountability.org/PDFs/PTFIResponse05.pdf
 

WWF: „Barang panas“ Hutan tropis. Pemakaian dan impor kayu illegal dari Asia Tenggara ke Jerman: Kajian data perdagangan luar negeri UE, Frankfurt, 17 Agustus 2005

Pembalakan liar merupakan masalah di seluruh dunia. Terlibat di dalamnya perusahaan berstruktur mafia yang melakukan praktek korupsi, tindakan kekerasan dan praktek cuci uang. Akibatnya, penduduk lokal kehilangan landasan mata pencaharian, perekonomian kehutanan berkelanjutan semakin sulit diterapkan dan masa depan generasi manusia menjadi terancam. Hutan-hutan yang dikelola berkelanjutan di daerah lainnya juga dirugikan, karena kayu-kayu ini di pasaran tidak mampu bersaing dengan kayu illegal yang murah. Akibat pembalakan liar diperkirakan harga dunia untuk kayu ditekan sebanyak 7-16 persen.

Seperempat barang impor kayu hutan tropis yang ada di UE berasal dari Indonesia. Separuhnya adalah illegal dan setiap tahunnya mencakup hampir satu juta meter kubik senilai 328 juta Euro. Indonesia dalam daftar impor kayu illegal ke Jerman berada dalam posisi teratas: tigaperempat seluruh produk kayu dari Indonesia berasal dari sumber illegal, ini belum termasuk impor melalui negara ketiga. Produk utama adalah bahan bubur kertas dan kertas; hampir semua bahan bubur kertas illegal dari Asia diproduksi di Indonesia. Pendorong pemasaran produk kayu hutan tropis adalah permintaan di pasar dagang Jerman dan UE. Dengan demikian, impor Jerman „meninggalkan jejak ekologis yang dalam di hutan rimba Indonesia, dan ikut bertanggung jawab untuk kelanjutan perusakan hutan“, tulis WWF.

Meski data impor transit tidak ada, laporan yang berisi data perdagangan luar negeri UE itu memberikan perkiraan pertama mengenai kapasitas impor kayu hutan tropis illegal dari Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia. Tulisan memaparkan jalur-jalur perjalanan kayu ke Jerman serta mengumpulkan informasi terperinci guna memerangi impor kayu tropis illegal.

Permintaan WWF kepada pemerintah Jerman, antara lain guna memajukan UU hutan rimba, penelusuran impor illegal yang sesuai dengan UU cuci uang serta standar lingkungan hidup dan sosial dalam asuransi kredit ekspor, dapat didukung melalui kumpulan tanda tangan „Borneo: Rettet den Orang-Utan-Wald!“.

Kajian:
http://www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/kampagnen/borneo/HeisseWareTropenholz_0805.pdf
Kumpulan tanda tangan:
http://www.wwf.de/kampagne/borneo/aktionen/unterschrift/
 

Friends of the Earth et al.: The oil for ape scandal. Bagaimana kelapa sawit mengancam Orang-Utan, September 2005

Tingginya konsumsi minyak kelapa sawit di Eropa sangat merugikan lingkungan hidup Indonesia. Seperti minyak kedelai, minyak kelapa sawit juga termasuk tanaman yang paling banyak dipakai dalam produk sehari-hari. Konsumsinya di masa depan diprediksi bertambah drastis oleh pembuat biodiesel.

Penelitian dari Inggris ini merupakan hasil kerja Friends of the Earth dan organisasi pelindung orang-utan terbesar dunia. Kajian yang memakai informasi hasil penelitian di kawasan terkait itu berkesimpulan, bahwa perkebunan kelapa sawit adalah penyebab utama kepunahan Orang-Utan. Perkebunan raksasa yang digelar di hutan-hutan rimba sangat melanggar hak-hak penduduk asli dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Sampai tahun 2020 areal perkebunan akan naik tiga kali lipat mencapai 16,5 juta Hektar! Kepunahan ruang hidup tidak hanya memperkuat perdagangan satwa namun fragmentasi demikian juga membatasi penyaluran genetis. Untuk menghentikan kehancuran akibat perkebunan kelapa sawit, kajian memberikan beberapa strategi rekomendasi guna mencapai perkebunan ekologis berkelanjutan. Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan Inggris.

http://www.foe.co.uk/resource/reports/oil_for_ape_full.pdf
 

East-West Center, University of California: After the Tsunami, Human Rights of Vulnerable Populations, Oktober 2005

Kajian mengurai langkah-langkah bantuan darurat dan rekonstruksi di negara-negara tertimpa Tsunami: India, Indonesia, Malediva, Sri Lanka dan Thailand dengan memperhatikan kondisi HAM sebelumnya.

Laporan setebal 115 halaman antara lain menyesalkan penyaluran bantuan yang tidak merata, pembebasan hukuman untuk pelanggar HAM (impunitas), pertukaran informasi yang lemah, koordinasi macet, kepercayaan rendah masyarakat umum di kawasan terkait dan sikap enggan penduduk setempat untuk partisipasi. Perhatian khususnya diarahkan ke situasi perempuan dan anak-anak.

Data lapangan antara bulan Maret - Mei dan bulan Juli 2005 di Aceh dan Sumatra Utara menjadi landasan evaluasi untuk situasi di Indonesia. Khususnya perhatian ditujukan pada masterplan rekonstruksi BAPPENAS yang diperkenalkan bulan Maret. Karena ada rencana untuk membiarkan areal seluas beberapa kilometer di tepi laut bebas rumah tinggal, masterplan diprotes sengit oleh masyarakat umum. Dukungan dari penduduk baru ada,  ketika ketua koordinator rekonstruksi, Kuntoro Mangkusubroto menginterpretasikan masterplan sebagai rekomendasi tanpa paksaan. Pernyataan Mangkusubroto diduga sempat membuat BAPPENAS merasa disindir. Dan sementara prioritas dan kriteria rencana rekonstruksi belum menemukan kejelasan, penyaluran dana jadi macet.

http://www.eastwestcenter.org/res-rp-publicationdetails.asp?pub_ID=1961
 

International Crisis Group: Memperlemah Network Mujahidin di Indonesia: Pelajaran dari Maluku dan Poso, Crisis Group Asia Report No. 103, 13 Oktober 2005

Laporan ICG menganalisa dua serangan di bulan Mei 2005 sebagai contoh studi untuk dinamika dan cara kerja jaringan teroris di Indonesia: penyerangan pos polisi paramiliter di Seram dan bom di pasar di Tentena, Poso. Analisa khususnya menunjukkan bagaimana akibat adanya ketegangan komunal antara orang Kristen dan Islam dan tidak adanya penjelasan tindak kejahatan dan langkah-langkah pengamanan telah membuka peluang bagi gerakan islamis seperti KOMPAK di daerah Maluku dan Poso untuk beroperasi secara nasional. Tingginya tingkat ketidakpuasan sosial membuat mudah langkah merekrut warga tidak terintegrasi, mantan tahanan dan pejuang fundamentalis, untuk membangun jaringan lokal.

ICG memberikan beberapa rekomendasi untuk menembus network Mujahidin ini. Yang disarankan adalah menganalisa kerja kepolisian perihal penyidikan kejahatan secara sistematis, memformulasi rekomendasi strategis untuk keamanan nasional; memperbaiki hubungan antara polisi dan warga; memerangi korupsi; memberikan penyuluhan kepada para tahanan; membatasi akses ke senjata dan bahan peledak; dan memberikan perlindungan pada jaksa, hakim dan pengacara. Selain itu, penjelasan kejahatan yang belum diusut sebaiknya dijalankan suatu komisi, untuk memungkinkan pengkajian ulang masa lalu dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Selain itu, langkah penting untuk memperlemah jaringan islamis adalah strategi integrasi dan resosialisiasi untuk eks-Mujahidin.

http://www.crisgroup.org/home/index.cfm?id=3751&l=1
 

Transparency International: Global Corruption Report 2005, 16 Maret 2005

Indonesia tahun ini menduduki posisi 133 dari 146 negara dalam indeks korupsi Transparency International (TI). Tulisan TI membahas „money politics“ di Indonesia selama tahun 2004 semasa Pemilu dan di parlamen. Ada dugaan, desentralisasi kekuasaan politik sejak lengsernya era-Suharto membuat korupsi ikut desentralisasi.

Sejalan dengan itu, ada juga gerakan semakin kuat untuk memerangi korupsi: sejak tahun 2004 selain NGO sejumlah organisasi ekonomi dan agamais juga ikut mendukung gerakan anti-korupsi dan memusatkan perhatian masyarakat ke topik ini. Bulan Desember 2003 terbentuklah komisi anti korupsi yang sudah lama dinanti-nantikan dan sampai sekarang telah mencatat 800 kasus korupsi. Selain itu, upaya didukung dibentuknya lembaga pembelian publik resmi yang akan mengatur prosedur pelelangan dan diubahnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun Oktober 2003 yang ikut mempertajam pemerangan korupsi.

http://www.globalcorruptionreport.org/download.html
 

Universitas Passau dan Transparency International: Corruption Perceptions Index (CPI) 2005, 18 Oktober 2005

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak segan-segan merayakan kegigihannya dalam pemerangan korupsi. Sejumlah proses pemeriksaan terhadap gubernur daerah, anggota KPU dan pejabat lainnya terlaksana selama masa jabatan SBY, dan beberapa diantaranya menghasilkan hukuman tahanan. Meskipun demikian, profil Indonesia di mata dunia tidak semakin membaik. Dalam laporan terbaru Transparency International, Indonesia dalam hitungan skala  0- 10 (0 = total korup, 10 = bebas korupsi) hanya menunjukkan perubahan dari 2,0 di tahun lalu jadi 2,2. Kembali lagi Indonesia menduduki posisi ranking akhir (ranking 137 dari 159 negara yang diamati). Seperti di tahun-tahun sebelumnya, kali ini juga tidak ada penilaian untuk Timor Lorosa’e.

http://www.icgg.org
 

Bank Dunia et al.: Papua Public Expenditure Analysis – Regional Finance and Service in Indonesia’s most Remote Region, 2005

Papua sesungguhnya kaya. Pendapatan per orang tahun 2003 menduduki tempat ketiga tertinggi di nusantara dan mencapai enam kali angka pendapatan per orang di propinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, Papua punya masalah besar dengan kemiskinan. Bukan hanya biaya hidup, tapi juga jumlah pegawai negeri per kepala adalah sangat tinggi. Namun, kondisi pelayanan publik masih sangat sederhana. Bagaimana ini bisa terjadi?

Dari hasil analisa pengeluaran dana publik di Papua dapat disimpulkan beberapa ketidakcocokan. Setelah ada otonomi daerah dan otonomi khusus aliran dana dari Jakarta ke Papua naik luar biasa: dalam waktu singkat pendapatan per orang menurut statistik naik dua kali lipat. Tapi, meski ada ketetapan UU otsus supaya dana tambahannya diutamakan, tingkat kabupaten/kota tahun 2002 dan 2003 hanya terima 40% dana tersebut.

Dana paling besar ternyata diserap propinsi untuk keperluan gaji, jasa pegawai negri dan uang pensiun. Anehnya, jumlah terbesar justru dikeluarkan untuk „pos-pos tambahan“. Tidak heran jika penulis laporan menduga adanya praktek penggelapan uang.

Budget investasi untuk infrastruktur malah dipakai tingkat kabupaten/kota untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Tahun pertama otonomi daerah, dana pembangunan gedung pemerintah naik sekitar 18%. Hanya 8 dari 14 kabupaten/kota membuka data-data rumah tangganya kepada pemerintah pusat.

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/PEACH_eng.pdf
 

TRAFFIC: Hanging in the Balance: An Assessment of Trade in Orang-Utans and Gibbons on Kalimantan, Indonesia, 2005

Orang-Utan (Pongo pygmaeus pygmaeus), owa janggut putih (Hylobates albibarbis) dan owa mueller hanya ada di Kalimantan dan sangat diminati di pasar dagang satwa liar. Primatolog Vincent Nijman yang menelusuri data-data dari 1.538 Orang-Utan dan 304 satwa Owa antara tahun 1971 sampai 2005 sangat prihatin terhadap eksistensi satwa lindung itu yang semakin sering jadi produk perdagangan liar untuk dijadikan binatang piaraan dan obyek prestis.

Pemotongan hutan tropis khususnya untuk perkebunan kelapa sawit ternyata selain merusak ruang hidup satwa lindung juga membuat satwa-satwa langka itu semakin mudah jadi korban empuk pedagang satwa liar. Kurang lebih 200-500 Orang-Utans setiap tahunnya ditawar-tawar di pasar di Bali dan Jawa. Perdagangan satwa liar sangat mengancam populasi satwa lindung, apalagi mengingat bahwa untuk setiap penangkapan satu orang utan biasanya ada orang utan lain (biasanya induk orang utan) yang mati dibunuh, simpul Njiman. Meski kerja keras beberapa NGO, tetap saja 15 tahun terakhir perdagangan dengan satwa lindung itu tidak berkurang.

Selain UU satwa lindung yang lemah, Njiman juga mengkritik penegasan hukum yang lemah terhadap pedagang satwa liar. Walau setiap tahun ada ratusan binatang yang dikonfiskasi, tapi tidak ada satupun pedagang satwa liar yang kena hukum. Untuk jangka panjang, pendidikan lingkungan hidup juga dapat dikerahkan untuk membatasi praktekt perdagangan liar satwa liar.

http://www.traffic.org/KalimantanOrangUtan.pdf
 

Pengumuman singkat penerbitan Laporan dan Publikasi:

Kajian Global 2000 mengenai kasus „United Fibre System (UFS)“ mengamati dari dekat praktek perusakan hutan rimba terakhir di Indonesia yang dilakukan industri pabrik bubur kertas dan industri pemotong kayu baru di Kalimantan Selatan. Tulisan mengurai latar belakang dan bentuk keterlibatan perusahaan dan bank Austria Raiffeissen dan Andritz dalam proyek tidak layak ekologis dan sosial itu.
http://www.global2000.at/download/file2825.pdf

CIFOR: Brief on Planned UFS-Mill in South Kalimantan
Tulisan yang sudah beredar sejak Januari ini juga membahas rencana pembangunan pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan, dan mengangkat pertanyaan, apakah kayu-kayu perkebunan industri dapat mencukupi kebutuhan bahan baku.
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BJurgens0501.pdf

International Crisis Group: Aceh. A new chance for peace, Asia Briefing No. 40, 15 Agustus 2005
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/b040_aceh___a_new_chance_for_peace.pdf

Amnesty International: Indonesia. A briefing for EU and ASEAN countries concerning the deployment of the Aceh Monitoring Mission to Nanggroe Aceh Darussalam Province, 9 September 2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210172005

Pro Wildlife: Memalukan. Perusakan hutan tropis dan dampaknya untuk mahluk Primat, Munich, September 2005. Pro Wildlife bersama mitra organisasi ProFauna minta dengan sangat pemerintah RI untuk segera melakukan langkah-langkah penindakan memerangi perdagangan satwa liar. Ribuan satwa liar di Asia Tenggara setiap tahunnya jadi korban perburuan dan perdagangan illegal.
http://www.prowildlife.de/de/Projekte/Affenschutz/Affenschande.pdf

Henning Effner: Aksi bom di Bali. Apakah ini hasil kerja organisasi teroris Jemaah Islamiyah? Friedrich Ebert Foundation, Laporan singkat hasil kerjasama pengembangan ekonomi, Oktober 2005
http://library.fes.de/pdf-files/iez/02982.pdf

Newsletter No. 3/05 Deutschen Osttimor Gesellschaft (DOTG), 1 Oktober 2005
http://www.osttimor.de/Newsletter/Newsletter0305.pdf

La’o Hamutuk Bulletin, Dili, Timor Lorosa’e, Volume 6, No. 4 Nopember 2005
http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2005/Nov/bulletinv6n4.html
 

Buku-buku baru di Watch Indonesia!

Klaus Fritsche dan Klaus Schreiner (Hrsg.): Nach den Wellen der Zerstörung. Wiederaufbau und Autonomie - Aceh nach dem Tsunami Focus Asien, Schriftenreihe des Asienhauses, 60 S., Essen, September 2005, 3,- €

Brosur dibawah ini dapat dipesan di Watch Indonesia! , hasil penjualan disumbangkan pada penerbit „Eye on Aceh“:

Responding to Aceh’s Tsunami: The first 40 days (terj. Menanggapi Tsunami in Aceh: 40 Hari Pertama ), 2005, 109 halaman, versi Inggris dan Indonesia; 2,50 €

“The memories will die, just as the people have.”
Tsunami telah merubah wajah Aceh, minggu-minggu pertama yang sangat menentukan. Tulisan memberikan kesempatan pada para korban untuk bercerita, serta menilai kritis langkah awal bantuan darurat.

Between Live and Death: Surviving Aceh’s Tsunami Juli 2004, 44 halaman, versi Inggris dan Indonesia; 2,50 € . Wawancara dengan korban yang selamat. Penyunting Alex Jones.

Aceh: Logging a Conflict Zone – Aceh (terj. Menebang pohon di daerah konflik) 2004, 40 halaman, versi Inggris dan Indonesia; 2,50 €
Siapa bertanggung jawab untuk perusakan hutan di Aceh? Baron kayu, militer dan polisi. Apa dampak kerusakan hutan? Bencana alam dan kemiskinan. Laporan mengamati pengaruh konflik di Aceh terhadap hilangnya hutan tropis.

Brosur untuk dipesan ulang:

We are the Victims and the Witnesses: Women in Aceh (terj. Korban dan Kesaksian: Perempuan Aceh), 2004, 38 halaman, versi Inggris dan Indonesia; 1,50 €

Fear in the Shadows: Militia in Aceh - Ketakutan dalam Bayangan: Milisi di Aceh 2004, 62 halaman, versi Inggris dan Indonesia, 2,50 €
Aksi kekerasan tidak hanya berbentuk adu senjata antara TNI dan GAM, tapi juga dilakukan oleh milisi. Tulisan memaparkan struktur dan cara rekrut milisi dan memperkenalkan beberapa milisi.

Publikasi dengan harga tertera dapatkan per pos (tambah porto) dari Watch Indonesia!
 

Buku-buku lainnya silahkan tengok di Homepage:

http://www.watchindonesia.org/books.htm
 

Pengumuman Acara dan pertemuan aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm


Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage