Layanan Informasi Indonesia dan Timor Lorosa’e,

No. 34, Juni – Agustus 2005

Daftar Isi

Dari kerja ornop:


Acara dan Pertemuan:

Indonesia dan Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE: Laporan dan Publikasi: Laporan dan Publikasi lainnya

Buku baru yang dapat dibeli di Watch Indonesia!

Acara dan pertemuan


Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:

Watch Indonesia!: Komisi pakar PBB mendesak penegasan hukum pelanggaran HAM Timor Lorosa’e dilanjutkan, Keterangan Pers, 30 Juni 2005

Keadilan menyeluruh untuk para korban pelanggaran HAM di Timor-Timur belum tercapai karena sampai detik ini pengadilan ad-hoc HAM di Jakarta maupun pengadilan khusus HAM PBB di Timor Lorosa’e tidak berhasil membawa penanggung jawab utama pelanggaran HAM di Timor Lorosa’e 1999 ke pengadilan untuk diminta tanggung jawabnya. Pandangan ini disampaikan oleh Komisi Pakar PBB, suatu inisiatif sekjen PBB Kofi Annan yang ditugaskan menganalisa efektifitas kerja dan merekomendasi kedua lembaga hukum soal pelaksanaan penegasan hukum pelanggaran HAM. Komisi dalam laporan setebal 160 halaman menarik kesimpulan bahwa proses pengadilan ad hoc HAM banyak sekali kelemahan dan tidak memenuhi standard, dan pertimbangan pengadilan tidak seimbang dengan intensitas dan luasnya aksi kekerasan sistematis yang dialami penduduk sipil. Pengadilan juga dikritik karena terlampau sempit menjabarkan peristiwa kekerasan 1999 sebagai konflik antar pengikut pro-kemerdekaan dan pro-integrasi. „Keseluruhan konteks proses pengadilan menunjukkan lemahnya niat politis di Indonesia untuk menjatuhkan dakwaan sungguh-sungguh dan terpercaya terhadap para terdakwa“, simpul laporan.

Dalam rekomendasinya, Komisi Pakar menyarankan Dewan Keamanan PBB supaya membentuk pengadilan internasional, apabila dalam 6 bulan mendatang Indonesia gagal gelar ulang proses pengadilan dan memulai proses dakwaan terhadap penanggung jawab pelanggaran HAM, misalnya Jenderal Wiranto. Agar standar internasional terpenuhi, pengadilan disarankan untuk menerima bantuan pakar hukum internasional, khususnya dari Asia. Komisi pakar juga mengingat pengadilan khusus HAM di Timor Lorosa’e yang belum rampung kerjanya, Dewan keamanan PBB sangat dihimbau kesediaannya memperpanjang masa bantuan internasional sampai akhir Juli 2007. Hal ini dirasakan perlu demi mematangkan persiapan pengalihan tugas kepada lembaga peradilan nasional. Komisi pakar selain itu mengritik kehadiran Komisi Persahabatan Indonesia-Timor Lorosa’e yang landasan mandat dan kuasanya bertentangan dengan standar HAM internasional dan memudahkan pembebasan hukuman (impunitas) .

Watch Indonesia! mendukung rekomendasi Komisi pakar PBB dan menghimbau kesediaan pemerintah Jerman mendorong pemerintah Indonesia dan Timor Lorosa’e dan juga Dewan Keamanan PBB supaya menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Rekonsiliasi, keadilan dan hubungan bilateral jangka panjang hanya mungkin tercapai jika pengkajian ulang pelanggaran HAM dibebaskan dari kekurangan-kekurangan utamanya yang telah disebutkan dalam laporan komisi pakar PBB.

Keterangan pers: http://www.watchindonesia.org/PE_COE.htm
Laporan komisi pakar HAM: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2005/458
Informasi mengenai Komisi Kebenaran dan Persahabatan dapat diperoleh di Watch Indonesia! Information and Analysis, March 29, 2005: Trading Justice for Friendship, An Analysis of the Terms of Reference of the Commission of Truth and Friendship for Indonesia and East Timor, by Leonie von Braun: http://www.watchindonesia.org/CTF.htm
Seruan bersama Watch Indonesia! dengan NGO internasional (Perkumpulan HAK dan JSMP dari Timor Lorosa’e, Human Rights Working Group dari Indonesia, International Center for Transitional Justice, Human Rights Watch, ETAN, TAPOL, Coalition for International Justice, Human Rights First dan Open Society Justice Initiative) kepada Sekjen PBB Kofi Annan (tertanggal 12 Juli 2005) berisi himbauan supaya saran komisi pakar HAM didukung secara aktif. Dewan Keamanan PBB mesti segera dihubungi dan laporan Komisi Pakar PBB dibuka untuk masyarakat umum.
http://www.watchindonesia.org/Letter%20to%20Secretary%20General%20on%20Timor%20CoE.pdf
 

Watch Indonesia!: Seruan: Mawas diri dalam menghadapi ancaman eskalasi kekerasan di Papua!, 5 Agustus 2005

Sementara pemerintah RI dan pihak GAM tanggal 15 Augustus 2005 menandatangani perjanjian perdamaian untuk Aceh, situasi di Papua justru dipenuhi ketegangan. Kekecewaan atas kegagalan UU otsus di Papua membawa perubahan yang diharapkan telah mendorong Dewan Adat Papua dalam keputusannya untuk menyerahkan kembali UU otsus kepada Jakarta pada hari yang sama.

Watch Indonesia! dapat mengerti kekecewaan masyarakat Papua soal kegagalan UU otsus: situasi ekonomi dan sosial tidak kunjung membaik dan pelanggaran HAM berat masih saja terjadi. Penanggung jawabnya tidak hanya duduk di Jakarta, misalnya Departemen Dalam Negeri, tapi juga ada di tingkat propinsi, yaitu di birokrasi dibawah pimpinan orang Papua sendiri. Sebagian besar dana bantuan dari Jakarta juga lenyap di birokrasi pemerintahan daerah.
Kekuatiran Watch Indonesia! khususnya tertuju pada kecenderungen beberapa pihak menghubungkan langkah pengembalian UU otsus satu arah dengan harapan tidak realistis bahwa ada pihak ketiga (misalnya Belanda, AS, PBB) yang akan intervensi demi mendukung ide kemerdekaan Papua. Harapan tidak realistis ini, selain disebarluas pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan sengaja, juga secara tidak sengaja ikut disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak sadar bahwa tindakannya ikut mendukung harapan illusioner itu. Sementara itu, TNI juga mulai bersiap-siap mengerahkan kekuatannya. Watch Indonesia! sangat kuatir, apabila eskalasi kekerasan terjadi, bukan hanya upaya solusi Papua yang nanti akan terhempas mundur tapi proses perdamaian di Aceh yang masih muda itu akan ikut goyah. Didorong oleh kekuatiran ini, Watch Indonesia! menghimbau semua pihak supaya berhati-hati dalam bertindak dan berusaha sekuat tenaga menolak segala bentuk aksi kekerasan. „Melalui perjanjian perdamaian di Aceh, Indonesia sudah menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan secara politis. Ini patut dijadikan contoh dalam menghadapi permasalahan di daerah konflik lainnya“, himbau Watch Indonesia!

Bahasa Jerman: http://www.watchindonesia.org/PapuaAppell.htm
Bahasa Inggris: http://www.watchindonesia.org/PapuaAppeal.htm
Bahasa Indonesia: http://www.watchindonesia.org/PapuaHimbauan.htm
 

Watch Indonesia!: Timor Lorosa’e: Pelanggaran HAM tidak boleh bebas hukuman, Keterangan Pers, 10 Agustus 2005

Pemerintah Jerman mesti mendukung kelanjutan penegasan hukum pelanggaran HAM di Timor Timur dan memenuhi ikrarnya terhadap hukum internasional. Hal ini diserukan oleh Watch Indonesia! saat Menlu Timor Lorosa’e José Ramos-Horta mengunjungi Berlin. Pemerintah Jerman dalam hal ini dihimbau untuk mendukung rekomendasi-rekomendasi Komisi Pakar PBB dan menggerakan hati pemerintah Timor Lorosa’e supaya menerapkan rekomendasi-rekomendasi itu. Sampai kini, pemerintah Timor Lorosa’e dan Indonesia menolak saran-saran komisi PBB dan bahkan menghentikan penegasan hukum, dan sebagai gantinya mendirikan Komisi Persahabatan dan Kebenaran. Perkumpulan korban pelanggaran HAM dan organisasi-organisasi HAM di Timor Lorosa’e dan Indonesia menolak Komisi Persahabatan bilateral itu, karena terkesan mementingkan hubungan bilateral dan bukan bermaksud membantu pihak korban pelanggaran HAM. „Pihak korban tidak menyetujui adanya pembebasan hukum (impunitas) untuk para pelanggar HAM, dan memang semestinya pihak korban patut diberikan yang lebih“, ungkap gereja Katolik di Timor Lorosa’e.

Para korban pelanggaran HAM di Timor Timur, menurut pandangan Komisi Pakar PBB, sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Karena itu, komisi menyarankan supaya melanjutkan kerja pengadilan khusus HAM di Timor Lorosa’e dilanjutkan. Pembubaran pengadilan khusus pada bulan Mei 2005 tidak hanya telah mengacuhkan kenyataan, bahwa peradilan nasional belum siap untuk ambil alih pekerjaan pengadilan HAM yang putus tengah jalan. Dampak keputusan terburu-buru itu sangat banyak sisi negatifnya untuk situasi perundang-undangan dan ketidakpastian politik keamanan di Timor Lorosa’e. Contoh paling jelas terlihat pada kasus penangkapan seorang milisi yang terlibat pelanggaran HAM oleh penduduk saat menyeberang perbatasan dari Timor Barat. Setelah diserahkan kepada polisi, orang milisi itu tidak dapat diadili karena pengadilan yang menangani pelanggaran HAM sudah dibubarkan.

Watch Indonesia! kuatir, jika penegasan hukum terhadap para milisi tidak dilakukan maka semakin banyak milisi yang akan kembali pulang, sedangkan penduduk di Timor Lorosa’e kini baru saja pulih dari trauma perang. „Di tahun-tahun terakhir ini, Komisi Kebenaran Timor Lorosa’e sudah melangsungkan proses rekonsiliasi antar pihak pelaku pelanggaran HAM ringan dengan masyarakat setempat. Salah satu alasan utama mengapa proses-proses ini disambut baik oleh penduduk adalah adanya suatu jaminan bahwa para pihak terdakwa pelanggaran HAM berat akan dibawa ke pengadilan. Tidak adanya keadilan merupakan halangan terbesar di Timor Lorosa’e kini untuk mencapai rekonsiliasi“, jelas Watch Indonesia!

http://www.watchindonesia.org/JRH.htm
Mengenai kepulangan milisi: JSMP, Press Release: War Crimes Suspect Returns to Timor Leste Dili, 8 Agustus 2005: http://www.jsmp.minihub.org/News/August%202005/08aug05jsmp_war_eng.htm
 

Deutsche Welthungerhilfe: Tsunami: Optimis soal Rekonstruksi Aceh, Keterangan Pers, 24 Juni 2005

Lembaga Humaniter Jerman Deutsche Welthungerhilfe (German AgroAid) optimis, kerja rekonstruksi kawasan-kawasan terkena Tsunami, misalnya di Aceh, akan dimulai dalam waktu dekat. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama erat dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dan kepatuhan pada aturan program kerja rekonstruksi pemerintah Indonesia, kata kepala proyek Gert Reinberger. Di lain pihak, pemerintah Indonesia juga telah mengisyaratkan, rekonstruksi tidak mungkin berjalan tanpa dukungan luar negeri. Menyangkut permasalahan seputar keterbatasan kayu, Deutsche Welthungerhilfe memastikan bahwa proyeknya memperhatikan standar ekologis dan tidak memakai kayu dengan asal usul illegal.

http://www.welthungerhilfe.de/WHHDE/aktuelles/presse_archiv/Tsunami__Welthungerhilfe_zuversichtlich_.html
 

Deutsche Welthungerhilfe: Harapan baru untuk Aceh setelah perjanjian perdamaian, Keterangan Pers, 15 Agustus 2005

Menanggapi kesepakatan perdamaian antara RI – GAM, organisasi humaniter Jerman Deutsche Welthungerhilfe (German AgroAid) berpandangan bahwa perjanjian perdamaian di Helsinki telah melahirkan harapan baru untuk Aceh. Mengingat proses rekonstruksi dan penderitaan 500.000 manusia akibat Tsunami, memang sudah waktunya mulai dengan proses perdamaian berkelanjutan yang turut meringankan upaya penyaluran bantuan di kawasan Aceh.

„Belum lama berselang, yaitu empat bulan lalu, beberapa pihak dalam pemerintahan Indonesia berencana mengusir semua organisasi humaniter asing dari Aceh“, ingat Marco Obermueller, koordinator daerah dan ketua proyek Deutsche Welthungerhilfe di Banda Aceh. Kehadiran tenaga humaniter internasional di Aceh dalam jumlah besar ternyata tidak menghentikan konflik dan sejak Desember masih ada ratusan orang yang jadi korban konflik RI-GAM. “Harapan adanya perdamaian tahan lama punya banyak faktor pendukung: kali ini pihak militer, pemerintah, parlamen dan GAM benar-benar mendukung perjanjian perdamaian, ditambah dengan keberadaan tim pemantau UE dan tenaga relawan internasional.“ Kelanjutan proses perdamaian di bulan-bulan mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan kedua belah pihak memenuhi isi perjanjian. Deutsche Welthungerhilfe mulai berada di daerah konflik Aceh sejak Januari 2005, dan setelah menyelesaikan tugas di tahap pemberian bantuan darurat, kini tengah mulai dengan tahap rekonstruksi.

http://www.welthungerhilfe.de/WHHDE/aktuelles/presse_archiv/Friedensvertrag-Aceh.html
 

Greenpeace: Jangan pasang jendela kayu meranti di gedung perkantoran Bundestag! 17 Agustus 2005

Rencana pemasangan 500 jendela kayu meranti di gedung perkantoran administrasi parlamen Jerman (Bundestag) dikritik keras oleh organisasi lingkungan hidup Greenpeace. Seperti diketahui, kayu meranti kebanyakan berasal dari Asia Tenggara dan barang impor itu pada umumnya tidak disertai suatu sertifikat asal usul terpercaya. Pakar hutan Greenpeace Sandra Pfotenhauer juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dan semua parpol untuk lindungi hutan rimba, jika rencana pemasangan jendela kayu meranti tidak digubris. Ia juga mengingatkan bahwa Bundestag tanggal 20 Mei 2004, menanggapi pertanyaan Greenpeace, telah menyatakan persetujuannya untuk melindungi hutan rimba. „Kaum elit politik di satu pihak selalu menekankan pentingnya perlindungan hutan rimba, di pihak lain meminta jendela kayu meranti untuk gedung perkantoran parlamen, ini paradoks. Kaum elit politik di Jerman sebaiknya jangan hanya bicara, namun secara konkret mendukung upaya menghentikan penebangan hutan rimba, dan paling tidak ikut berusaha supaya Orang-Utan di waktu 10 sampai 20 tahun mendatang tidak punah“, seru Pfotenhauer. Greenpeace menghimbau Presiden Bundestag Wolfgang Thierse (SPD) untuk membatalkan rencana pemasangan jendela meranti dan menggantinya dengan produk-produk FSC, karena hanya dengan sertifikat tersebut suatu perekonomian kehutanan yang ekologis dan berkeadilan sosial dapat terjamin.

Jerman hingga kini tidak melarang perdagangan dan impor kayu dengan asal usul illegal. Bundestag telah minta pemerintah Jerman mengeluarkan UU lindung hutan rimba, namun departemen-departemen terkait belum merundingkan RUU tersebut. Greenpeace menegaskan permintaannya: „Kabinet pemerintahan baru mesti mensahkan UU lindung hutan rimba dan memikirkan perlunya suatu kebijakan pembelian yang mewajibkan pemakaian kayu dari HTI ekologis“

http://www.greenpeace.de/themen/waelder/urwaelder_suedostasiens/artikel/keine_urwald_fenster_fuer_bundestagsverwaltung/
 

WWF: Kayu tropis barang panas. Persekongkolan diam-diam Jerman dengan mafia kayu, Frankfurt Main, 17 Agustus 2005

Dengan andil pasar 23%, Indonesia seperti Brasil adalah pengekspor utama kayu hutan tropis ke Jerman. Kayu asal Indonesia juga masuk pasar Jerman melalui negara-negara transit seperti RRC, Malaysia atau Italia. Tigaperempat kayu dan produk kayu yang diekspor Indonesia berasal dari sumber illegal, demikian hasil studi WWF „Heiße Ware Tropenholz“.

„Politik dan ekonomi sampai sekarang belum membubarkan kesepakatan diam-diam Jerman dengan mafia kayu“, kritik pakar hutan tropis WWF, Nina Griesshammer. Menurut perkiraan WWF, kayu illegal dari Indonesia mencapai nilai 150 juta Euro per tahun dan di tingkat UE bahkan lebih tinggi. Tahun 2003 saja UE impor kayu illegal dari Asia senilai 2,6 juta milyar Euro. Kajian WWF berlandaskan atas pemeriksaan data perdagangan luar negeri UE. „Kerugian ekonomi makro sangat tinggi“, kata Griesshammer. Perdagangan illegal telah menekan harga kayu diseluruh dunia sampai 16% dan tidak hanya merugikan hutan, tapi juga pemilik hutan dan pengusaha kayu yang menerapkan sistem ekonomi berkelanjutan. „Selama Jerman dan UE tetap memperbolehkan impor kayu illegal, kerusakan hutan tropis dan sistem kriminal yang eksploitasi manusia dan alam termasuk tanggung jawabnya juga.“ WWF yang mengharapkan suatu larangan perdagangan dengan kayu sumber illegal, dan menyesalkan bahwa RUU lindung hutan rimba yang diperlukan itu masih ada dalam laci departemen pemerintahan koalisi Jerman.

http://www.wwf.de/presse/pressearchiv/artikel/02625/
http://www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/kampagnen/borneo/HeisseWareTropenholz_0805.pdf
 

Indonesia dan Timor Lorosa’e dalam politik Jerman dan UE:

BMZ: Wieczorek-Zeul menyambut baik perjanjian perdamaian untuk Aceh, 15 Agustus 2005

Perjanjian perdamaian merupakan sepercik harapan dan langkah penting ke depan, kata Mentri Kerjasama Ekonomi Jerman Heidemarie Wieczorek-Zeul. „Penduduk Aceh menderita dibawah situasi tidak aman dan penuh kekerasan. Tiga puluh tahun perang saudara ditambah dengan bencana Tsunami sangat membuat penduduk Aceh menderita.“ Maka, keberhasilan rekonstruksi berkelanjutan sangat ditentukan oleh situasi damai, dan Jerman telah menyatakan kesediaannya untuk sekuat tenaga ikut membantu upaya rekonstruksi dan proses penguatan situasi damai. Demikian juga negara-negara pemberi donor internasional bersedia memberikan dukungan penuh demi tercapainya solusi damai untuk konflik Aceh, dan supaya upaya rekonstruksi dapat berhasil. Jerman mendukung pembangunan ulang infrastruktur di sektor kesehatan (a.l. rumah sakit di Banda Aceh), pelatihan tenaga kerja dan pembangunan rumah. Dengan mendukung administrasi lokal yang melibatkan penduduk setempat, diharapkan kerusakan akibat Tsunami dapat diperbaiki dengan cepat dan efisien.

http://www.bmz.de/de/presse/pm/presse20050815.html
 

Deplu Jerman: Menlu Jerman Fischer menyambut baik perjanjian perdamaian untuk Aceh, 15 Agustus 2005

„Pemerintah Jerman menyambut baik penandatanganan kesepakatan perdamaian antar pemerintah Indonesia dan pihak GAM. Akhirnya, setelah konflik 30 tahun dengan jatuhnya ribuan korban jiwa, kini kedua pihak bertikai menunjukkan tekadnya untuk memulai lembaran baru dan membuktikan kesungguh-sungguhan mencapai dan mengisi iklim perdamaian sebaik-baiknya. Penerapan hasil kesepakatan perdamaian merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai suatu upaya pembangunan ulang dengan bantuan internasional yang berkelanjutan dan tahan lama,“ jelas Mentri LN Jerman Fischer.

Dalam kesepakatan perdamaian, kedua pihak bertikai mengundang UE dan negara-negara anggota ASEAN untuk bergabung dalam „Aceh Monitoring Mission“ yang tugasnya memantau, apakah hasil persepakatan perdamaian benar-benar diterapkan oleh RI dan pihak GAM. Menlu UE pun tanggal 18 Juli teleh menyetujui, tentunya atas undangan RI-GAM, untuk kirim tim pemantau sipil ke Aceh. Jerman akan disertai oleh sepuluh pakar. Keseluruhan „Aceh Monitoring Mission“ yang merupakan misi sipil non-senjata, terbentuk dalam kerangka politik keamanan dan pertahanan Eropa (ESVP), secara keseluruhan akan terdiri dari 200 pemantau. Tim pertama yang terdiri dari 50 pemantau sudah dikirim ke Aceh. Secara formal misi akan mulai kerja tanggal 15 September 2005 dan menurut rencana akan tinggal di Aceh sekurang-kurangnya 6 bulan.

Selain penyaluran bantuan darurat, pemerintah Jerman di bulan Mei juga sudah menyetujui angsuran pertama dana rekonstruksi senilai 59 juta Euro yang khususnya disalurkan melalui proyek-proyek di bidang kesehatan, bidang pendidikan/pelatihan, sektor perikanan, pembangunan rumah dan juga good governance. Dan 10 juta US$ menurut rencana akan disalurkan ke sebuah fond negara sponsor dibawah pengawasan Bank Dunia. Inisiatif kemitraan di bawah naungan pemerintah Jerman berperan penting dalam penyaluran bantuan Jerman untuk kawasan bencana dan hingga ini telah memungkinkan pelaksanaan 24 proyek rekonstruksi di Indonesia.

http://www.auswärtigesamt.de/www/de/ausgabe_archiv?archiv_id=7467
 

Enam Bulan Inisiatif Kemitraan Bantuan Tsunami, 25 Juni 2005

Inisiatif kemitraan terbukti telah memenuhi fungsinya sebagai „Koordinator penawaran bantuan swasta“ kata Christina Rau, penasihat khusus Kanselir Jerman untuk Inisiatif ini. Inisiatif kemitraan selama ini sudah menyalurkan 500 dari 1300 tawaran bantuan dari seluruh Jerman. Inisiatif juga sudah menawarkan usulan proyek kepada 300 pihak lainnya. Enam bulan setelah bencana Tsunami, 230 proyek rekonstruksi sudah mulai bergerak: membangun ulang sekolah, lembaga dan perusahaan. Dia menegaskan bahwa hanya proyek-proyek yang berorientasi pada kebutuhan penduduk setempat, berguna dari segi politik pembangunan dan mendapat persetujuan dari pihak pemerintah Indonesia akan mendapat bantuan penyaluran. Rau minta pengertiannya, jika prosedur penyaluran usulan mitra proyek kepada calon relawan Jerman membutuhkan waktu lama. Hal ini demi menjamin tercapainya tujuan dan maksud bantuan yang sesungguhnya.

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&task=view&id=641&Itemid=31
 

Komisi UE cairkan dana rekonstruksi berkelanjutan Aceh, Brussels, 29 Juli 2005

Uni Eropa termasuk pemberi dana pertama upaya kerja sama dengan pemerintah RI soal pembangunan ulang Aceh dan Sumatra Utara, jelas komisaris UE untuk hubungan luar negri Benita Ferrero-Waldner. Komisi UE kembali menyetujui penyaluran dana 30 juta Euro yang termasuk dalam paket 207 juta Euro. Dana dipakai untuk pembangunan tempat tinggal, fasilitas infrastruktur, biro jasa rekonstruksi dan pemerintah daerah. Dana untuk pertama kalinya akan dialirkan ke dalam Multi-Donor Tsunami Reconstruction Trust Fund dibawah pengawasn Bank Dunia. Bulan September ini, komisi UE juga berencana meresmikan pembukaan „Rumah Eropa“ di Aceh. Rumah yang akan dipimpin suatu delegasi komisi UE di Jakarta ini akan membantu dalam mengkoordinasi pemberi dana dan dialog politik dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1025&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 

Menristek RI Dr. Kusmayanto Kadiman di KBRI, Berlin, 25 Agustus 2005

Dalam kunjungan singkat di Berlin, Menristek RI Dr. Kusmayanto Kadiman menjelaskan perkembangan aktual pembangunan sistem peringatan dini tsunami serta memperkenalkan tujuan-tujuan strategis Departemen Ristek yang dipimpinnya kepada masyarakat Indonesia di Berlin. Kunjungannya ke Jerman dilakukan dalam rangka pembicaraan empat mata dengan Menristek Jerman Edelgard Buhlman mengenai rencana instalasi kedua buoys sensor pertama di Indonesia. Kedua Menristek juga menyinggung topik lainnya, misalnya kemungkinan mempererat kerjasama Jerman-Indonesia di bidang ristek.

Acara di gedung pertemuan KBRI dimulai dengan kata sambutan oleh Dubes RI untuk Jerman, Makarim Widodo, yang menjelaskan bahwa pemerintah RI sangat memperhatikan posisi penting fungsi pendidikan dan riset dalam program kerjanya. Dalam uraiannya, Menristek Kadiman selain menjelaskan maksud kunjungannya ke Jerman, juga menyampaikan beberapa hal yang telah dicapai, diantaranya perasaan optimis bahwa instalasi perdana dua buoys sensor akan dilakukan permulaan Oktober di Simeulue dan Nias, walaupun kabel baja sepanjang 6 km belum ada. Pertanyaan kritis mengenai keberhasilan RI menepati waktu realisasi proyek, mengingat birokrasi di Indonesia yang terkenal rumit, ditanggapi oleh menteri dengan nada „optimis“ sembari mengingatkan, bahwa kerjasama intensif RI-Jerman sudah lama dan pemerintah RI sangat serius memenuhi tugasnya. Alasan lainnya, ia jelaskan, juga terletak pada sistem teknologi yang sesungguhnya tidak sama sekali baru, melainkan hanya merupakan perluasan jaringan yang sudah ada dengan komponen baru. Yang negatif adalah waktu peringatan 20-30 menit yang terlalu singkat, dan yang positif adalah bahwa sistem itu bisa diperluas dengan jaringan buoys lainnya di masa depan, jelasnya.

Paparan Menristek mengenai prioritas departemennya melahirkan beberapa pertanyaan. Beberapa strategi membuat pendengar teringat pada programatik partai Hijau di Jerman, misalnya pencarian sumber energi alternatif, yang anehnya tidak hanya terbatas pada tenaga air dan angin tapi juga memasukkan tenaga nuklir dan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Patut dipertanyakan pula, ide jangka panjang Kadiman untuk membuka lahan kelapa sawit seluas 3 juta hektar di daerah-daerah perbatasan ke Sarawak dan Papua Nugini, dan juga rencana pembangunan pusat listrik tenaga angin raksasa dengan kerja sama dengan Jerman.

Pertanyaan dan saran silahkan ke: kakadiman@ristek.id
 
 

Laporan dan Publikasi:

Center for Science in the Public Interest: Cruel Oil. How Palm Oil Harms Health, Rainforest & Wildlife, Washington, Mei 2005

Apakah itu margarin, biskuit atau manis-manisan, pada umumnya makanan buatan pabrik mengandung minyak kelapa sawit. Harga murah dan pengolahan yang mudah, membuat kelapa sawit semakin laku dikonsumsi pasar dunia, yang khususnya berusaha dipenuhi oleh Indonesia dan Malaysia. Perluasan besar-besaran lahan perkebunan kelapa sawit membuat Asia Tenggara kini pengekspor hampir 90% permintaan pasar dunia. Posisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa terbesar di dunia dicapai dengan cara perluasan 3.000% areal perkebunan dalam waktu 30 tahun terakhir. Meningkatnya permintaan baru-baru ini ditanggapi dengan niat pemerintah Indonesia melipatgandakan areal perkebunan kelapa sawit dalam 15 tahun mendatang, dan menaikkan tiga kali lipat impor ke AS. Tumbuhnya permintaan pasar juga merupakan akibat dari aturan baru yang mewajibkan informasi produk mengenai kandungan lemak hidrat yang alternatif terpentingnya adalah minyak kelapa sawit.

Minyak kelapa sawit diketahui punya kandungan lemak jenuh yang tinggi dan dicurigai, memicu penyakit jantung. Kajian ini memperhatikan aspek kesehatan dan aspek ekologis pemakaian jumlah tinggi kelapa sawit. Khususnya di Indonesia, hutan primer pernah dan akan dikorbankan untuk areal perkebunan, dan ini menambah tekanan pada satwa langka yang terancam. Perkebunan kelapa sawit mencemar udara dan air dengan pesitisida. Kajian juga mengarahkan perhatian terhadap hubungan antara kebun kelapa sawit, perusakkan hutan dan pemusnahan satwa misalnya lima satwa besar.

„Cruel Oil“ sbg file pdf: http://www.cspinet.org/palmoilreport/index.html
 

ICTJ: Justice Abandoned? - An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor, 10 Juni 2005

Penilaian yang ditulis oleh Megan Hirst dan Howard Varney untuk International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengenai penegasan hukum pelanggaran HAM 1999 di Timor Lorosa’e terbit beberapa hari sebelum Komisi Pakar PBB mengeluarkan laporannya. Laporan ICTJ memusatkan perhatiannya pada dakwaan dan proses juridis yang diupayakan Kejaksaan Timor Lorosa’e dengan bantuan PBB dan menyinggung beberapa kelemahan teknis, seperti kapasitas personil dan kesibukan penerjemah bahasa Portugis, Indonesia, Inggris, Tetum dan dialek lokal, tapi juga kelemahan non-teknis seperti dukungan PBB dan pemerintahan Timor Lorosa’e yang dinilai lemah.

Contohnya yang jelas terlihat pada tuduhan terhadap mantan Menhankam dan Panglima tertinggi RI Jenderal Wiranto yang ditanggapi penuh kemarahan oleh pihak Indonesia. PBB kemudian mengalihkan tanggung jawab pada Kejaksaan di Dili, dan pemerintahan Timor Lorosa’e, merasa ditinggal sendiri oleh PBB, akhirnya berbalik mengalihkan tanggung jawab tuduhan ke arah PBB. Akibatnya, perkara pidana yang dapat ditangani oleh sistem peradilan di Dili hanya dibatasi pada anggota milisi. Tidak ada seorangpun pendalang aksi kekerasan di Timor Lorosa’e tahun 1999 yang tinggal di Indonesia berhasil dibawa ke pengadilan.

ICTF juga mengomentari keberadaan Komisi Persahabatan RI-Timor Lorosa’e, yang dinilai terlalu baik terhadap para pelaku pelanggaran HAM dan tidak memperdulikan hak para korban. Yang ditakutkan kini, dokumen-dokumen dari proses pengadilan dan kumpulan dokumen saksi milik komisi kebenaran dan rekonsiliasi (CAVR) suatu hari akan jatuh ke tangan Komisi Persahabatan dan dengan demikian laporan saksi mata sangat rahasia dari para korban dan saksi mata penduduk Timor Lorosa’e bisa jatuh ke tangan pihak pelanggar HAM orang Indonesia.

http://www.ictj.org/downloads/ictj.justice-abandoned.pdf
 

Human Rights Watch: Always on Call - Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia, 20 Juni 2005

International Labor Organization memperkirakan sedikitnya 600.000 anak bawah umur di Indonesia dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan kebanyakan dari mereka menderita akibat kondisi kerja tidak berprikemanusiaan, pelecehan seksual dan tekanan psikologis. Dalam laporan aktualnya, selain memuat hasil wawancara dengan pihak korban, wakil pemerintahan dan NGO, Human Rights Watch (HRW) juga menyesalkan bahwa hukum Indonesia sampai sekarang tidak mengakui pekerjaan pembantu rumah tangga sebagai profesi reguler, sehingga UU perburuhan tidak dapat diberlakukan untuk melindungi hak dan membela nasib pembantu rumah tangga. Secara khusus HRW menghimbau pemerintah Indonesia supaya menerapkan dengan tegas batas usia minimal 15 tahun untuk tenaga kerja dan memberantas kondisi kerja yang menurut konvensi internasional merupakan bentuk terburuk kondisi kerja buruh anak.

Versi bahasa Inggris: http://hrw.org/reports/2005/indonesia0605
Versi bahasa Indonesia: http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605
 

Bank Dunia: Country Assistance Strategy for the Democratic Republic of Timor-Leste, 22 Juni 2005

Kajian pertama Country Assistance Strategy untuk Timor Lorosa’e yang ditulis untuk kalangan internal kini dapat dibaca publik umum di situs internet Bank Dunia. Laporan seperti biasanya mengarahkan perhatian pokok pada aspek ekonomi negara muda itu. Selain keberhasilan yang dicapai sejak 1999, laporan juga memuat problem dan konflik yang ada. Dana bantuan dari pihak ketiga yang ditahun-tahun pertama kemerdekaan mengisi sebagian besar kas negara semakin berkurang dan sudah bisa diperkirakan bahwa hasil penjualan minyak di Selat Timor di masa depan akan jadi sumber pendapatan terpenting negara.

Walaupun demikian, pendapatan dari penjualan minyak bumi diperkirakan tidak akan bisa mengiringi pesatnya pertambahan penduduk setinggi 3%. Perlu juga diingat, bahwa separuh jumlah penduduknya saat ini berumur dibawah 15 tahun, dan Timor Lorosa’e kini termasuk negara termiskin di dunia. Perkembangan produk domestik bruto perorangan yang kini hanya mencapai 366$ itupun, diprediksi akan makin turun.

Bank Dunia mengingatkan dampak ketidakpuasan sosial, korupsi dan efek sampingannya pada situasi keamanan dalam negeri. Kertas strategi namun tidak memberi alasan kritik Mark Dodd terhadap pemerintah Timor Lorosa’e yang diterbitkan di koran „The Australian“ tanggal 26.7.05. Namun, tanggapan tidak sopan Menteri LN Ramos-Horta yang diumumkan dalam keterangan pers satu hari setelahnya justru semakin menjauhi obyektivitas permasalahan.

 http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000012009_20050627095435
 

WWF: Borneo: Treasure Island at Risk. Status of Forest, Wildlife and related Threats on the Island of Borneo, Juni 2005

Kelestarian lingkungan hidup di Borneo menghadapi ancaman bertubi-tubi: kayu hasil eksploitasi hutan tropis diperdagangkan, hutan-hutan punah dan arealnya diambil alih perkebunan kelapa sawit. Ditambah lagi dengan penyelundupan satwa lindung yang merenggut sisa-sisa terakhir kekayaan flora dan fauna. Pada dasarnya, perluasan perkebunan kelapa sawit, illegal logging dan pembakaran hutan merupakan penyebab utama kepunahan hutan-hutan di Borneo. Dalam situasi ini, perlindungan alam adalah tugas yang sangat mendesak, sedangkan kawasan lindung kecil dan terisolasi, menurut pengamatan WWF, tidak cukup untuk menyelamatkan ruang hidup satwa langka. Maka itu, WWF mengusulkan untuk mengadakan suatu kawasan lindung „Jantung Borneo“ seluas 20 juta Hektar yang mencakup bagian kawasan tiga negara: kawasan Kalimantan Indonesia, propinsi malaysia Sarawak dan Sabah dan juga Brunei. Areal yang meliputi seperempat luas Borneo ini, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mata pencahariannya dan penyediaan air, dan selain itu mendukung pelestarian budaya suku-suku yang hidup di pedalaman Borneo.

Isi tulisan memuat gambaran menyeluruh tentang situasi ekologis, flora fauna dan sejarah kependudukan di pulau itu. Isi bab kedua misalnya, memperkenalkan beberapa suku Dayak dengan budaya dan bentuk perekonomiannya. Di bab lainnya, perhatian terfokus pada soal penggunaan tanah (yang bertolak dari bentuk tradisionil) oleh pemerintah, permasalahan seputar hutan-hutan konsesi, perkebunan, HTI dan kawasan lindung. Selain memaparkan penyebab-penyebab ancaman kelestarian Borneo, tulisan juga mengulas dampak ekologisnya, yang kemudian diikuti dengan beberapa analisa mengenai praktek pemotongan hutan. Secara keseluruhan, tulisan yang memuat pilihan kajian mengenai permasalahan-permasalahan terpenting, data dan daftar pusaka menawarkan liputan yang kompak dan informatif mengenai situasi aktual Borneo. Dengan publikasi „Treasure Island“, WWF memulai kampanye perlindungan hutan-hutan Borneo. Dengan pameran di kebun binatang dan taman-taman dengan film-film, aksi pengumpulan tanda tangan dan aksi lainnya dari Juni sampai Desember 2005, WWF bermaksud mengharahkan perhatian publik secara khusus terhadap permasalahan mendesak ini.

Informasi lengkap di: http://www.wwf.de/kampagne/borneo/
Studi Borneo dalam pdf-format:
http://www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/kampagnen/borneo/Studie_Treasur_Island_at_Risk_Juni05.pdf
 

Friends of the Earth International: Nature: Poor People’s Wealth - the importance of natural resources in poverty eradication, Juli 2005

Studi terbitan jaringan kerja internasional lingkungan hidup terbesar didunia, Friends of the Earth,  memaparkan dampak globalisasi terhadap situasi lingkungan hidup dan standar hidup di berbagai negara berkembang. Diketahui, satu milyar manusia hidup dibawah batas kemiskinan minimal, 70 % darinya hidup di areal pedesaan dan menjaga hubungan erat dengan alam. Isi laporan mengungkapkan perusakan lingkungan hidup selama ini sebagai bagian tanggung jawab meningkatnya globalisasi ekonomi. Mengambil contoh situasi di beberapa negara, laporan menunjuk pada keadaan, bagaimana pengembangan ekonomi berorientasi globalisasi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian berakibat pada kemiskinan dan kemelaratan masyarakat yang sebelumnya hidup setara dan harmonis dari alam.

Laporan berikut juga memuat contoh dari Indonesia: suku asli di Wonosobo telah membuktikan bahwa kebiasaan turun menurun untuk hidup di dan dari hutan selama ini telah dilakukan tanpa merusak eksistensi hutan. Baru semenjak pemerintah merombak sebagian besar areal untuk perkebunan kelapa sawit, terbentuklah suatu areal monokultur pertanian yang menggeser penduduk setempat dari ruang mata pencahariannya dan satwa dari ruang hidupnya yang alami.

Contoh lain dari pulau Jawa memaparkan situasi seputar rencana pengadaan tambak udang. Tidak hanya aturan yang memaksa pelaut untuk jual tanahnya, tapi hutan-hutan bakau pun ditebang untuk mencapai rencana itu. Hasilnya, air dalam waktu sekejap jadi kotor dan peternakan udang pun tidak bisa diteruskan. Lebih menyedihkan lagi, para pelaut kehilangan mata pencahariannya dan jatuh miskin. Dengan mendirikan proyek tanam ulang hutan bakau „Sidoarja“, Friends of the Earth bermaksud membantu pelaut menemukan landasan eksistensinya kembali. Proyek „Sidoarja“ termasuk sangat berhasil dan 90 % areal kini sudah dapat dikelola. / Susanne Leister

http://www.foei.org/publications/pdfs/poverty.pdf
Lihat juga Friends of the Earth: Briefing Paper, Juni 2005: The importance of natural resources in poverty eradication: http://www.foei.org/publications/pdfs/foeipovertybriefing.pdf
Keterangan pers Friends of the Earth pada puncak G8: http://www.foei.org/media/2005/0708.html
 

Global Witness: Paying for Protection. The Freeport mine and the Indonesian security forces, Juli 2005

Global Witness menulis dalam laporannya, di daerah konflik Papua Barat, dimana aparat keamanannya terkenal brutal dan korup, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. diketahui telah bayar uang jumlah besar ke perwira-perwira militer dan kepolisian. Diarmid O’Sullivan jadi bertanya-tanya, bagaimana uang itu telah disalurkan dan digunakan untuk apa. Global Witness mendesak supaya kasus Freeport diperkarakan atas dasar US-Foreign Corrupt Practices Act dan Undang-Undang AS-RI terkait lainnya.

Ke dalam rekening milik Jendral Simbolon yang mantan komando militer Papua Barat dan tahun 1999 perwira tinggi di Timor Timur itu, diketahui tahun 2003 mengalir hampir 250.000 US$. Puluhan perwira tinggi dan tentara lainnya juga dikabarkan terima uang dalam jumlah besar. Baru tahun 2002, setelah penyelidikan kasus pembunuhan tiga guru perusahaannya, Freeport untuk pertama kalinya mengaku telah bayar anggota militer dan polisi lebih dari 10 juta US$ di tahun 2001 dan 2002. Freeport namun tidak membeberkan data selengkapnya, dan hanya menjawab setengah-setengah pertanyaan-pertanyaan kritis dari pihak pemilik saham. Transparensi rendah bisa menutup-nutupi praktek korupsi dan masalah-masalah politis, sedangkan kecurigaan terhadap konsern pertambangan di daerah konflik untuk terlibat korupsi, pelanggaran HAM dan intimidasi termasuk tinggi. Sampai sekarang pun pertanyaannya tidak terjawab, mengapa Freeport yang mengetahui risiko kena kritik dari investor tetap saja membayar anggota militer dan polisi. Di daerah konflik, dimana hukum lemah, manusia dibunuh, diperkosa dan disiksa, tidak ada kata maaf untuk non-transparensi, tulis laporan.

Kriteria sukarela EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) dinilai Global Witness tidak cukup, yang berpendapat bahwa tidak ada alternatif untuk UU wajib lapor, apakah itu di tingkat nasional ataupun dengan standar internasional di tingkat global.

http://www.globalwitness.org/reports/download.php/00240.pdf
 

TRAFFIC: In Full Swing: An Assessment of Trade in Orang-Utans and Gibbons on Java and Bali, Indonesia, 2005

Sampai saat ini, di Indonesia masih bisa ditemukan praktek jual beli/pesanan satwa sangat langka. Laporan yang diterbitkan organisasi TRAFFIC memuat hasil studi jangka panjang primatolog Vincent Nijman selama 10 tahun (1994-2003) mengenai praktek jual beli Orang-Utan (pongo pigmeus) dan Gibbon (wawa, Hylobateslar agilis). Nara sumber data-data yang dikumpulkannya adalah berbagai pasar, Wildlife Rescue Center dan kebun binatang. Njiman sangat menyesalkan bahwa di Indonesia konfiskasi masih terlalu jarang dilakukan dan situasi hukum lemah. Menurutnya, paling banyak 10 persen dari pedagang binatang selama ini dikenai hukuman, dan biasanya hukuman penjara dan denda yang diberlakukan juga masih terlalu ringan.

http://www.traffic.org/news/press-releases/OrangUtan.pdf
 

Center for International Forestry Research (CIFOR): Learning to Adapt. Managing Forests Together in Indonesia, Jakarta, 2005

Desentralisasi ternyata tidak berhasil memenuhi harapan perbaikan hidup para penduduk yang mata pencahariannya sangat bergantung dari hutan. Pemerintah tidak berhasil menerapkan desentralisasi secara menyeluruh dan tegas. Berpijak pada kekuatannya sendiri, beberapa kelompok masyarakat akhirnya membentuk koperasi manajemen perhutanan baru berlandas atas „adaptive collaborative management“ (ACM). Buku terbitan CIFOR ini khususnya berguna untuk kelompok-kelompok yang melihat kegunaan praktis dari pengalaman dua tempat di Sumatra dan Kalimantan dalam menerapkan ACM. Buku ini juga secara khusus mengulas pertanyaan, apakah „social learning“ menunjang koperasi manajemen perhutanan dan apakah situasi sosial, ekonomi dan ekologi dari masyarakat setempat dapat diperbaiki.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BKusumanto0501.pdf
 
 

Laporan dan Publikasi singkat lainnya:

Human Rights First: Reformasi & Resistance - Human Rights Defenders and Counterterrorism in Indonesia, Edited by Neil Hicks & Michael McClintock, Mai 2005
http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_indonesia/reports/reformasi-resist-indonesia-may05.pdf

International Organization for Migration (IOM): Asian Tsunami Disaster Relief and Reconstruction
Headlines, Activity Updates, News Stories, Publications, dll.
· Post-Disaster Assessment in Nias and Simeulue
· Settlement and Livelihood Needs and Aspirations Assessment of Disaster-Affected and Host Communities in Nias and Simeulue
· Post-Disaster Damage Assessment in Nanggroe Aceh Darussalam
· Settlement and Livelihood Needs and Aspirations Assessment in Nanggroe Aceh Darussalam
· Shelter Operations Brochure
· etc.
http://www.iom.int/tsunami/

Lebih dari setengah tahun lalu berhasil diungkap praktek penyelundupan ratusan satwa lindung orang utan asal Indonesia ke Thailand, dimana mereka dijadikan bahan atraksi di Safari World (Bangkok), kebun binatang dan taman-taman dan bahkan tidak jarang dipakai untuk pertandingan Thai-Box. Menurut hasil tes DNA, sekurang-kurangnya 67 dari 115 Orang Utan berasal dari alam bebas dan bukannya lahir di kebun binatang. Thailand yang tahun 1983 sudah tanda tangan peraturan lindung satwa CITES, sampai sekarang belum menunjukkan upaya pengembalian orang utan selundupan itu ke Borneo maupun Sumatra. Selain informasi mengenai latar belakang dan perkembangan aktual praktek penyelundupan, Website memuat saran-saran konkret penanganan dan material aksi (poster, kartu pos dan flyer bisa didownload).
http://www.sendthembackhome.org

Janun & Yapikbi: Lagu-lagu dari Biak, Hannover 2005. Musik dari program pertukaran pemuda pemudi Janun (Hannover) dan Yapikbi (Biak, Papua Barat) dalam bentuk CD, Euro 7,50. Hasil penjualan disalurkan untuk mendukung kegiatan Yapikbi di pulau Biak.
http://rumsom.tripod.com dan http://www.janun-hannover.de Kontakt: buero@janun-hannover.de

JSMP Report: The Role, Practice and Procedure of the Court of Appeal, Dili, 28 Juni 2005
Versi bahasa Inggris:
http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/Report%20on%20Court%20of%20Appeal/Court%20of%20Appeal%20report%20(e).pdf
Versi bahasa Indonesia:
http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/Report%20on%20Court%20of%20Appeal/Laporan%20Pengadilan%20Tinggi%20(b).pdf

World Food Programme: Insecurity and Vulnerability Analysis Timor-Leste, April 2005
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/vam/wfp067434.pdf

International Center for Transitional Justice: Comment on the Bill Establishing a Truth and Reconciliation Commission in Indonesia, written by Eduardo González, New York
http://www.ictj.org/downloads/indo.trc.comment.pdf

Asienhaus: Focus Asien 19: Banjir lagi! Dimensi kemasyarakatan, ekologis dan global akibat Tsunami di Samudra Hindia. (Penerbit Niklas Reese dan Stefan Eckhardt), 76 hal., 5 Euro.
Pesan di: vertrieb@asienhaus.de. Kata pengantar dan daftar isi lihat di: http://www.asienhaus.de/focusasien-aktuell (bahasa Jerman)

Ingo Wandelt: Kajian latar belakang: Perjanjian perdamaian Aceh 15 Agustus, (bahasa Jerman), Asienhaus-Rundbrief 12/2005, 12.8.2005,
http://www.asienhaus.de/public/archiv/aceh-kriegundfrieden.pdf

Heinrich Boell-Foundation (Penerbit): Towards Good Society. Civil Society Actors, the State, and the Business Class in Southeast Asia - Facilitators of or Impediments to a Strong, Democratic, and Fair Society? Berlin, 2005, 256 halaman (ISBN 3-927760-49-8) Sumbangan tulisan oleh D. Gosewinkel, W. Pfennig, Juree Vichit-Vadakan, Surichai Wankaew, Ulil Abshar Abdallah, Eep Faefulloh Fatah, Bui The Cuong, Joe Hannah, Adam Fforde, Kasian Tejapira, Azyumardi Azra, Jörg Wischermann.
http://www.boell.de/downloads/asien/Towards-6.pdf (bahasa Inggris)
Heinrich-Böll-Stiftung, Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41, 10178 Berlin, Tel. +49-30-285 34-0, Fax: +49-30-285 34 109, E-mail: info@boell.de
Jürgen Rüland, Clemens Jürgenmeyer, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain (authors): Parliaments and Political Change in Asia 2005, ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies) 324 pages. Soft cover: ISBN 981-230-273-5, US$ 25.90, Hard cover: ISBN 981-230-232-8, US$ 39.90, http://bookshop.iseas.edu.sg/bookmarks/BM266/index.html.
 

Buku-buku baru di Watch Indonesia!:

Monika Schlicher: Timor Lorosa’e menghadapi masa lalu – Kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, penerbit Missio Aachen (HAM No. 25), Aachen 2005
Versi Inggris: East Timor faces up to its Past: The Work of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation:  http://www.missio-aachen.de/Images/25%20OsttimorE_tcm14-36798.pdf
Versi Bahasa Indonesia akan diterbitkan di homepage dalam waktu dekat. Tulisan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Watch Indonesia! watchindonesia@snafu.de

Versi asli dalam bahasa Jerman: M. Schlicher: Osttimor stellt sich seiner Vergangenheit: Die Arbeit der Empfangs-, Wahrheits- und Versöhnungskommission, Missio-Menschenrechte Nr. 25, Aaachen 2005 Dalam bentuk file pdf (bahasa Jerman):
http://www.missio-aachen.de/Menschenrechte
http://www.watchindonesia.org/Osttimor_Vergangenheit.pdf
 

Buku-buku lainnya silahkan tengok di Homepage:

http://www.watchindonesia.org/books.htm
 

Pengumuman Acara dan pertemuan aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm


Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage