Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur, No. 3, Mai 2001


Dari daftar isi:
 

Dari kegiatan berbagai Ornop:

Kerjasama Media, Kegiatan Lobby:
 

  • Info untuk Pers: Dimana Politik HAM Merah-Hijau?

  • Acara khusus, Seminar:
     

  • Pertemuan Jaringan Kerja Indonesia dan Timor Timur di Celle

  • Indonesia/Timor Timur dalam perpolitikan Jerman:
     

  • Franz Magnis-Suseno menerima Penghargaan Besar dari Republik Federal Jerman
  • Kunjungan Sergio de Mello ke Berlin

  • Indonesia/Timor Timur dalam perpolitikan Uni Eropa (UE) dan dunia Internasional:
     

  • Keterangan Pimpinan Uni Eropa tentang Indonesia: Hukuman / Pembunuhan tiga pekerja internasional UNHCR
  • Keterangan Dewan Uni Eropa Mengenai Indonesia
  • Keterangan Kongres Amerika Mengenai Indonesia
  • International Parliamentary Union Mengecam Pembunuhan Anggota Parlemen Indonesia


  • Dari kegiatan berbagai Ornop:

    Kerjasama Media, Kegiatan Lobby:

    Info untuk Pers: Dimana Politik HAM Merah-Hijau?

    Sehubungan dengan perdebatan parlemen Jerman tentang politik HAM baru-baru ini (lihat Layanan Informasi No. 2), pada 9 Mai 2001 Watch Indonesia! menyampaikan keterangan pers menyikapi komentar wakil Partai Sosial Demokrat Jerman, SPD, Rolf Stoeckel. Dalam surat kepada Stoeckel, Watch Indonesia! menyesalkan politik HAM pemerintahan koalisi merah-hijau Jerman sehubungan dengan Indonesia dan Timor Timur, yang sama sekali tidak lebih baik daripada masa „persahabatan erat dua lelaki“, Kohl dan Suharto.

    Dalam sebuah perdebatan politik HAM di parlemen Jerman, Stoeckel menunjuk kepada, „dialog intensiv yang diselenggarakan pemerintah Jerman selama berlangsungnya krisis Timor Timur serta sejumlah konsultasi khusus dengan berbagai ornop [...], misalnya dalam forum HAM untuk persiapan Komisi HAM PBB“ (Sidang ke-164, 5 April 2001). Watch Indonesia! yang berpartisipasi dalam rangkaian konsultasi ini, merasa digunakan sebagai sumber utama untuk pandangan Stoeckel, yang secara pribadi tidak pernah hadir di berbagai pembicaraan tersebut. Wach Indonesia menilai, pada dasarnya pengetahuan umum Stoeckl hanya berdasarkan materi pemberitaan HAM yang dimiliki pemerintah Jerman.

    Watch Indonesia! menekankan, berbagai pembicaraan yang disebutkan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu. Tema Indonesia yang dipilih di forum HAM sebagai satu dari tiga tema konsultasi dengan menteri luar negeri Fischer untuk persiapan Komisi HAM PBB, tidak satu kalipun disinggung dalam substansi pidato Fischer di Jenewa dan di parlemen Jerman.

    Watch Indonesia! menyampaikan teguran, pemerintah Jerman jelas tidak belajar dari berbagai tragedi yang terjadi di Timor Timur. Peringatan mengenai eskalasi kekerasan yang belakangan ini terjadi di Papua Barat dan Aceh, tidak dijadikan pertimbangan politik untuk mengubah politik pasif „menunggu dan diam“ Jerman terhadap Indonesia.

    Keterangan pers dari Watch Indonesia! dalam naskah (bahasa Jerman): http://www.watchindonesia.org/rotgrueneMR.htm
     

    Acara khusus, Seminar:

    Pertemuan Jaringan Kerja Indonesia dan Timor Timur di Celle

    Pada tanggal 11 - 13 Mai 2001, berbagai ornop Jerman bertemu di Celle, dekat Hannover, untuk Pertemuan ke-9 Jaringan Kerja Indonesia/Timor Timur. Tema diskusi adalah berbagai latar belakang dan penyebab konflik-konflik aktual di Indonesia dan Timor Timur. Khususnya dibicarakan berbagai kemungkinan tindakan. Masalah utama yang mendesak adalah bagaimana sikap ornop Jerman terhadap proses demokratisasi yang merepih di Indonesia, khusunya mengenai HAM dan pemecahan konflik secara damai. Berbagai usulan tindakan dilakukan lewat berbagai workshop yang melingkupi tema-tema: gerakan separatis, konflik agama; permasalahan etnis dan identitas serta hubungannya dengan HAM; masalah lingkungan dan ekonomi; dan penyelesaian masa lalu. Juga diusulkan pernyataan bersama tentang Dekrit Panglima I/IV/2001, yang memberi militer keleluasaan dalam penyelesaian konflik di Aceh; dukungan untuk berbagai inisiatif pemecahan konflik, penciptaan sebuah penghargaan internasional untuk berbagai upaya solusi damai terhadap konflik, seperti juga kelanjutan dan intensifikasi kampanye melawan militer Indonesia, yang mengancam perkembangan sebuah tatanan masyarakat sipil.

    Juga didiskusikan berbagai kemungkinan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Jerman terhadap Indonesia. Ornop-ornop yang hadir menilai, ruang gerak politik mereka dipersempit oleh sikap pasif pemerintah Jerman: Selain itu kelompok Ornop ini merasa perlu menyampaikan teguran atas tidak adanya kritik dari pemerintah Jerman terhadap berbagai pelanggaran HAM, yang dapat menguntungkan kekuatan-kekuatan anti demokrasi di Indonesia.
     

    Indonesia/Timor Timur Dalam Perpolitikan Jerman:

    Franz Magnis-Suseno menerima Penghargaan Besar dari Republik Federal Jerman

    Pater Jesuit Franz Magnis Suseno, yang juga dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara dan Universitas Indonesia menerima anugerah bintang jasa besar Jerman, pada tanggal 4 Mai 2001. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan di tempat tinggal Dubes Jerman Gerhard Fulda di Jakarta, dan dihadiri lingkungan kerabat kerjanya.

    Magnis-Suseno berasal dari keluarga bangsawan Jerman. Panggilan keyakinannya ketika ia berusia 20 tahun telah membawanya ke Indonesia, dimana ia menetap sejak lebih dari 40 tahun. Tahun 1973, Magnis-Suseno menyelesaikan disertasinya di Universitas Munich dengan tema: Kritik Terhadap Marxisme. Tahun 1977, ia menerima kewarga-negaraan Indonesia.
    Disamping kritik ideologi terhadap positifisme ekonomi modern, pesan terpenting Magnis Suseno, yang dikenal sebagai profesor „Jerman“ ini adalah ajaran dari keadilan sosial dan toleransi beragama. Hal yang juga sangat berarti bagi masa depan Indonesia. Tanda jasa tersebut diberikan karena melalui pekerjaannya, Magnis Suseno dinilai telah mempererat hubungan antar budaya Jerman dan Indonesia.

    Sejumlah karya Magnis-Suseno baru-baru ini juga menjadi sasaran aksi pembakaran buku yang digerakkan oleh Aliansi Anti Komunis (AAK). Kegiatan AAK telah memicu rasa ketakutan banyak pemilik toko buku, yang kemudian "membersihkan" rak-rak dagangannya.
    Pemberian tanda jasa pada Magnis-Suseno berlangsung pada saat yang sangat menguntungkan, karena dapat merupakan simbol dan kritik menentang upaya pemasungan pemikiran kritis.
     

    Kunjungan Sergio de Mello ke Berlin

    Pada tanggal 29 hingga 30 Mai 2001, pimpinan misi PBB untuk Timor Timur, Sergio de Mello, berkunjung ke Berlin untuk menghadiri perundingan bantuan pembangunan di Timor Timur. Dalam pembicaraannya dengan Menteri Negara Departemen Luar Negeri Jerman, Ludger Volmer, de Mello mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah Jerman dalam membangun Timor Timur. Pemerintah Jerman menyediakan DM 5,5 juta untuk mengembangkan sebuah sistim pendaftaran pemilih untuk pemilu bebas pertama di Timor Timur. Sebuah tim yang terdiri dari 10 tenaga ahli, melakukan pendaftaran pemilu yang jatuh pada tanggal 30 Agustus. Menurut keterangan pers Departemen Luar Negeri Jerman (30 Mai 2001, 169/01), saat itu sudah 65 persen pemilih yang terdaftar dan pemilu dapat dilakukan tepat waktu.
    De Mello juga memohon bantuan finansial untuk kampanye penyuluhan, yang akan diselenggarakan oleh ornop-ornop Timor Timur. Dikatakannya, masyarakat Timor Timur masih membutuhkan informasi tentang pemilu. Dalam sebuah interview dengan taz (surat kabar altenatif di Berlin) de Mello mengatakan, penyebaran informasi melalui radio dinilai efektif, namun jumlah pesawat radio itu masih sangat kurang. Departemen Luar Negeri Jerman menanggapi permohonan itu dengan positiv dan menindak lanjutinya. Dalam pembicaraan selanjutnya juga dibahas perkembangan masalah pelanggaran HAM, situasi rentan di Indonesia dan dampak perkembangan di Indonesia untuk stabilitas wilayah itu secara keseluruhan.

    Dalam pembicaraan dengan Erich Stather, direktor jendral Badan Kementrian Jerman Untuk Perkembangan dan Kerjasama Ekonomi BMZ, dibahas pula kemungkinan partisipasi Jerman membangun hubungan laut antara Dili dan Oekussi, yang berada di wilayah Indonesia, Timor Barat. Selain itu, kerjasama bilateral selanjutnya untuk pembangunan Timor Timur juga dibicarakan.

    Selanjutnya de Mello bertemu dengan Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, dari Partai Liberal Jerman FDP. Ia adalah mantan anggota Komisi Pencari Fakta PBB untuk pelanggaran HAM di Timor Timur. De Mello mengungkapkan ketidak puasan atas minimnya usaha pemerintah Indonesia dalam menindak lanjuti kejahatan di Timor Timur secara juridis. Namun mengingat kondisi politik Indonesia yang tidak stabil, harapan bahwa ada hasil yang memadai memang minim. De Mello juga mengkhawatirkan lambatnya pembentukan sistim hukum di Timor Timur, yang terbentur masalah kekurangan SDM. Oleh sebab itu, bantuan dari negara-negara internasional sangat dibutuhkan oleh Timor Timur. Ia menekankan pentingnya kelanjutan kehadiran pasukan perdamaian UNTAET di Timor Timur, yang pembiayaannya ditetapkan sebagai bagian anggaran belanja PBB.

    Keterangan pers dari Kementrian Luar Negeri Jerman dalam naskah (dalam bahasa Jerman):
    http://text.bundesregierung.de/frameset/IxNavi.jsp?nodeID=5641
     

    Indonesia/Timor Timur dalam perpolitikan Uni Eropa (UE) dan dunia Internasional:

    Keterangan Pimpinan Uni Eropa tentang Indonesia: Hukuman / Pembunuhan tiga pekerja internasional UNHCR

    Dalam insiden pembunuhan tiga pekerja kemanusiaan bagian pengungsian PBB, enam milisi pro-Indonesia asal Timor Timur divonis hukuman penjara selama 10 s/d 20 bulan, pada tanggal 5 Mai 2001. Ketiga pekerja kemanusiaan tersebut berasal dari Amerika, Kroasia dan Ethiopia. Mereka dibunuh pada tanggal 6 September 2000 di Timor Barat.

    Uni Eropa menyatakan kekecewaan mendalam atas hukuman yang dijatuhkan atas keenam pelaku yang terlibat pembunuhan ketiga pekerja kemanusiaan internasional dari Komisi Tinggi PBB untuk masalah Pengungsian (UNHCR) di Atambua, Nusa Tenggara Timur, pada September 2000. Uni Eropa mendukung sikap Sekjen PBB, yang mengungkapkan kekecewaannya dalam keterangan pada 4 Mai. Ditekankan, hukuman tersebut tidak sebanding dengan brutalitas pembunuhan tersebut. Sebaliknya, hukuman tersebut melemahkan upaya Indonesia maupun dunia internasional untuk menjaminan keamanan bagi seluruh pekerja organisasi kemanusiaan.

    Uni Eropa menanggapi positif penjelasan jaksa agung Indonesia, yang merencanakan pengajuan naik banding untuk melawan keputusan hakim tersebut. Uni Eropa memperingatkan, pada Komisi HAM PBB (UNHCR) Indonesia telah menyetujui pelaksanaan proses pidana menurut format hukum dan keadilan yang diakui secara internasional.

    Brüssel, 10. Mai 2001, 8534/01 (Presse 177), P 94/01
    http://www.consilium.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=81&DOC=!!!&BID=73&DID=66398&GRP=3451&LANG=1
     

    Keterangan Dewan Uni Eropa Mengenai Indonesia

    Pada tanggal 14 Mai di Brusel, Dewan Umum Uni Eropa menyimpulkan neraca perkembangan hubungan antara Uni Eropa dengan Indonesia sejak Maret 2000. Ketidak mampuan Abdurrahman Wahid mengatasi berbagai kerusuhan separatis, etnis dan agama, menjadi dasar keprihatinan dewan. Seperti juga lambatnya perjalanan reformasi ekonomi dan reformasi sistim hukum.

    Disamping itu dewan juga mengkritik berbagai hal pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di Timor Timur. Dewan Umum Uni Eropa juga memperingatkan pemerintah Indonesia pada tugasnya, untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM secara hukum. Selain itu pemerintah Indonesia juga diminta untuk melucuti senjata para milisi di Nusa Tenggara Timur dan menariknya dari sana. Para pengungsi harus mendapat kesempatan memutuskan untuk kembali ke Timor Timur atau menetap di Indonesia. Dipihak lain, menteri luar negeri juga mengakui adanya kemajuan penting dalam proses demokratisasi dibawah pemerintahan Presiden Wahid. Seperti sediakala Uni Eropa mendukungan penuh reformasi Indonesia dan menekankan kesediaannya memberi dukungan yang tak terbatas terhadap Indonesia yang bersatu, kuat dan demokratis.
     

    Keterangan Kongres Amerika Mengenai Indonesia

    Pada 22 Mai, Kongres Amerika secara konkrit dan rinci mengecam berbagai pelanggaran HAM dan eskalasi kekerasan di Indonesia. Kongres Amerika menyatakan keprihatinannya tentang berbagai pelanggaran HAM yang berlangsung sejak lama di Aceh, Papua Barat, Maluku dan di Kalimantan, yang dilakukan oleh militer, polisi, milisi dan kelompok lainnya. Kementrian Luar Negeri Amerika diminta agar memprotes penangkapan-penangkapan baru yang bersifat politis di Papua Barat dan Aceh. Kecaman juga disampaikan atas tragedi berdarah yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan dan kegagalan polisi dan militer dalam menghindari tragedi tersebut. Sehubungan dengan ini, kongres juga menunjuk kepada berbagai masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan konflik ini, antara lain program transmigrasi dan eksploitasi kekayaan alam. Kritik serupa ditujukan kepada pemerintah Indonesia, khususnya yang disebabkan pelaksanaan kebijakannya di Maluku. Pemerintah Indonesia diimbau agar konsekwen memutuskan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di sana dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas tragedi tersebut.
     

    International Parliamentary Union Mengecam Pembunuhan Anggota Parlemen Indonesia

    Sejak musim gugur tahun 2000 lalu, Watch Indonesia! mengimbau delegasi Jerman untuk sidang IPU (International Parliamentary Union) ke-167 di Jakarta, agar mengangkat kasus penculikan dan pembunuhan anggota parlemen Indonesia, Tengku Nashiruddin, sebagai tema. Namun tema yang dibicarakan dalam sidang itu terimbas oleh berbagai peristiwa di Timur Tengah. Oleh karena itu, Watch Indonesia! sangat menyambut keterangan yang diumumkan pada sidang IPU-Council ke-168 di Havana, April 2001.

    Nashiruddin adalah anggota MPR dan wakil ketua Komisi Parlemen untuk Penyelidikan Pelanggaran HAM di Aceh. Nashiruddin adalah salah seorang yang dengan keras menuntut penyelidikan kejahatan militer di Aceh selama berlangsungnya DOM (Daerah Operasi Militer 1989 - 1998). Di Aceh, ia termasuk politikus yang moderat. Kematiannya merupakan satu di antara sejumlah kasus pembunuhan di Indonesia yang sampai kini tidak terungkap.

    Berikut adalah sejumlah keputusan yang ditujukan pada delegasi Indonesia sehubungan dengan Inter Parliamentary Conference ke-105:

    - IPU sangat menyesali, penyelidikan kepolisian Indonesia yang sampai kini tidak menghasilkan kejelasan dan bukti nyata yang cukup untuk ditindak lanjuti. Kabar bahwa dalam proses penyelidikan hanya satu kemungkinan yang diusut (yang dimaksud disini adalah penyelidikan yang diarahkan kepada GAM, red.) sangat diprihatinkan. Oleh karena itu, upaya pengumpulan informasi yang lebih rinci akan ditanggapi positif.

    - IPU mengingatkan, pengusutan yang tuntas merupakan kewajiban sebuah negara dalam menjamin keadilan. Seperti juga, tanpa penundaan mengajukan pelakunya ke pengadilan agar mempertanggung-jawabkan tindakannya. Lemahnya penegakan hukum merupakan ancaman salah satu utama bagi sistim demokrasi dan akan menghapus kepercayaan masyarakat pada negara hukum.

    - IPU sekali lagi menegaskan, membawa pelaku pembunuhan terhadap anggotanya ke pengadilan, merupakan kepentingan dan kewajiban khusus bagi Parlemen. Disadarinya, ada berbagai upaya DPR untuk menuntut diumumkannya laporan penyelidikan polisi. Namun IPU menyayangkan, tidak ada informasi apakah tim penyelidik khusus sudah dibentuk, maupun informasi tentang tingkat kompetensi serta jurisdiksi tim tersebut untuk melakukan pengusutan intensif agar kasus pembunuhan itu dapat dituntaskan.

    - IPU mendesak Sekretaris Jenderal-nya agar meneruskan keputusan-keputusan ini kepada yang berkepentingan di Parlemen dan meminta pihak itu agar mengirimkan semua informasi yang relevan. Selain itu, IPU ingin selalu menerima laporan aktual mengenai langkah-langkah yang sudah diambil dalam penyeledikan ini.

    - Komisi HAM di Parlemen diminta agar selanjutnya terus memperhatikan kasus ini dan menyampaikan laporan di sidang berikut. (pada September 2001).



    Penerbit: Watch Indonesia! e.V. bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk sebuah dunia solidaris. Redaksi: Alex Flor, Antje Mißbach, Deny Tjakra-Adisurya, Edith Koesoemawiria, Jasmin Freischlad, Marianne Klute, Monika Schlicher
    Layanan Informasi dibantu oleh sarana Pelayanan Perkembangan Protestan (EED)
     
    Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage