Era Muslim, 12.11.2003

eramuslim - Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan, hampir semua partai politik (parpol) mengenakan pungutan kepada calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004. Tarifnya sekitar Rp 400 juta setiap orang.
Pipit Rochijat mengungkapkan di Jakarta, pungutan seperti itu berbahaya. Mereka dikhawatirkan memikirkan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakili.
„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada partai. Posisi tawar mereka terhadap parpol akan menjadi kuat. Akibatnya, parpol akan melemah,“ tukasnya. Pungutan kepada para calon anggota legislatif (caleg) akan mengurangi komitmen mereka kepada konstituen.
Pipit mengaku telah melakukan pemantauan di wilayah Sumatra Utara (Sumut). Di sana terungkap, parpol semisal PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar meminta iuran Rp200 juta-Rp300 juta untuk 'kursi jadi', nomor urut satu dan dua.
Ia menemukan fakta, untuk calon anggota DPR provinsi, dipatok setoran uang Rp400 juta. „Ini saya dengar dari caleg sendiri di beberapa daerah di Sumut. Daerah lain pasti lebih banyak,“ katanya.
Selain itu, ungkap Pipit, para caleg mesti menyerahkan sumbangan rata-rata Rp16 juta untuk pengganti biaya administrasi. Sumbangan sebanyak ini ditemui di hampir semua parpol, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, termasuk PDIP dan Partai Golkar.
„Untuk Partai Amanat Nasional, jumlahnya bervariasi di bawah itu, sekitar Rp1,5 juta. Namanya disebut infak. Ini mengejutkan karena mereka mengaku sebagai partai reformis,“ ujarnya. Hanya di Partai Keadilan Sejahtera yang tak ditemui praktik seperti itu. Dalam pengamatan dia, partai yang dulu bernama Partai Keadilan ini tidak memungut biaya apa pun. „Mereka tidak kejangkitan penyakit semua urusan mesti uang tunai,“ kata Pipit. (na/pantaupemilu)